wartapedia.co.id, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, melayangkan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-18 DPRD Kaltim untuk menyoroti tidak dibagikannya salinan laporan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 kepada anggota dewan. Menurutnya, dokumen penting tersebut tidak cukup hanya disampaikan secara lisan.
“Ini kan laporan pertanggungjawaban APBD. Sebaiknya, anggota DPRD jangan hanya jadi pendengar setia, tapi juga diberikan salinan untuk dipelajari. Ini bukan hafalan, ini APBD,” ujar Abdulloh, yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi Golkar, Kamis (12/6) di Gedung B DPRD Kaltim, Samarinda.
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel dan dihadiri oleh Ananda Emira Moeis, 31 anggota dewan lainnya, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni Staf Ahli Gubernur Bidang III SDA, Perekonomian, dan Kesra, Arief Murdiyatno.
Abdulloh menegaskan, laporan yang penuh angka dan data teknis seperti APBD memerlukan waktu untuk dipelajari secara mendalam. Tanpa dokumen tertulis, para legislator akan kesulitan dalam menyusun pandangan umum fraksi secara komprehensif.
“Angkanya susah dihafal. Mestinya sebelum rapat paripurna dimulai, salinan sudah dibagikan agar bisa kami kaji. Ini sangat penting untuk pembahasan lanjutan,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ekti Imanuel mengapresiasi masukan Abdulloh dan berjanji akan memperbaiki mekanisme pembagian dokumen agar seluruh anggota dewan dapat menerima salinan secara tepat waktu.
“Nanti kita atensikan agar salinan dibagikan sebelum paripurna dimulai. Ini akan kita benahi,” ujarnya menutup. (W/ADV/SR)
