wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agusriansyah Ridwan, mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar segera menyalurkan dana program Gratispoll kepada perguruan tinggi swasta (PTS) yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi.
Ia mengungkapkan, keterlambatan penyaluran dana tersebut disebabkan oleh persoalan teknis pada sejumlah PTS, khususnya terkait rekening kampus yang belum memenuhi ketentuan.
“Ini yang menghambat proses distribusi. Ada sekitar 10 PTS yang rekeningnya bermasalah,” ujar Agusriansyah. Rabu (26/11/2025)
Meski demikian, ia menegaskan bahwa PTS yang sudah lengkap secara administrasi seharusnya tidak ikut terdampak. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memilah mana kampus yang siap menerima dan mana yang masih perlu pembenahan, agar hak mahasiswa tidak tertunda.
Agusriansyah juga menyoroti aspek regulasi program Gratispoll yang dinilai masih lemah. Dengan nilai anggaran yang besar, ia menilai payung hukum berupa Peraturan Gubernur (Pergub) saja belum cukup.
“Dengan anggaran sebesar ini, Pergub saja belum cukup. Program seperti ini idealnya diatur lewat Perda agar perlindungan hukumnya jelas,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar mahasiswa PTS tidak menjadi pihak yang dirugikan akibat persoalan administratif di tingkat institusi.
“Mahasiswa PTS jangan sampai dirugikan hanya karena administrasi kampusnya belum beres,” katanya.
DPRD Kaltim, lanjut Agusriansyah, akan terus mengawal pelaksanaan program Gratispoll agar berjalan tepat sasaran, adil, serta memberikan kepastian bagi seluruh mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kalimantan Timur. (W/ADV/SR)





