wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Ahmad Yani, menyampaikan sikap tegas terkait masih adanya laporan warga yang ditolak berobat atau diminta membayar di rumah sakit dan puskesmas meski sudah memiliki kartu BPJS Kesehatan.
Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan di Kukar harus benar-benar gratis dan menyeluruh, tanpa pengecualian.
“Kita tidak boleh lagi mendengar ada masyarakat kita yang sudah punya BPJS ditolak di rumah sakit, apalagi disuruh bayar. Itu tidak benar dan tidak bisa ditolerir,” tegasnya pada Rabu (6/8/2025).
Ia menyebutkan, DPRD akan segera memanggil Dinas Kesehatan Kukar dan manajemen rumah sakit serta puskesmas yang terbukti melakukan pungutan terhadap pasien yang sudah dijamin oleh BPJS.
Menurutnya, kondisi ini bertentangan dengan prinsip layanan publik yang seharusnya memudahkan dan melindungi masyarakat, bukan malah membebani.
“Kalau sudah punya BPJS, ya harusnya cukup tunjukkan kartu itu saja atau bahkan cukup KTP. Jangan ada lagi alasan untuk menolak atau memungut biaya. Kalau itu masih terjadi, kami akan tindak lanjuti dan panggil pihak terkait. Ini harus gratis, titik,” tambahnya.
Dia membandingkan, sistem pelayanan kesehatan yang sudah berjalan di tingkat provinsi yang menurutnya sudah memberikan layanan gratis secara menyeluruh. Karena itu, Kukar sebagai salah satu kabupaten dengan anggaran besar, menurutnya juga harus bisa menerapkan layanan kesehatan gratis secara penuh bagi warganya.
“Kalau di provinsi bisa gratis penuh, masa di Kukar tidak? Kukar ini punya anggaran besar, mestinya bisa. Harus nyambung antara program pusat, provinsi, dan kabupaten. Jangan sampai ada warga sakit malah makin susah,” ujarnya.
Lebih jauh, politikus PDI Perjuangan ini juga menanggapi laporan di lapangan bahwa tidak semua jenis penyakit ditanggung oleh BPJS.
Menurutnya, tidak boleh ada alasan anggaran atau teknis untuk membatasi layanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara.
“Kalau memang BPJS kekurangan anggaran, kami di DPRD siap mendorong agar kabupaten menyiapkan tambahan anggaran. Intinya, semua penyakit yang diderita masyarakat Kukar, apapun itu, harus dibiayai. Tidak boleh ada pengecualian,” ujarnya.
Yani mengkritik keras jika ada pihak fasilitas kesehatan yang menolak menangani pasien hanya karena penyakitnya tidak termasuk dalam daftar pembiayaan. Baginya, keselamatan dan hak hidup warga jauh lebih penting daripada alasan teknis atau administratif.
“Kalau dikecualikan satu, dua penyakit, lalu harus tunggu makin parah atau sampai meninggal dunia, itu kan tidak manusiawi. Maka semua bentuk penyakit, ringan, sedang, berat, semua harus ditanggung dan digratiskan,” jelasnya.
Ketua DPRD Kukar ini menutup dengan menegaskan, DPRD akan memanggil dan memeriksa semua pihak terkait, termasuk rumah sakit dan puskesmas yang terbukti melakukan pungutan terhadap pasien BPJS.
“Kesehatan itu hak dasar warga. Kami akan mengawal ini secara serius. Kalau perlu, kita adakan rapat khusus bersama rumah sakit, puskesmas, dan BPJS. Tidak boleh ada warga yang kesulitan berobat hanya karena soal biaya,” pungkasnya. (W/ADV/JS)





