wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Ahmad Yani memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pembangunan kanal penanggulangan banjir di Kecamatan Muara Badak, Jumat (8/8/2025) sore.
Dalam rapat yang digelar di ruang BANMUS DPRD Kukar tersebut, ia didampingi Anggota Komisi I, yakni Desman Minang Endianto, M Hidayat, dan Safruddin.
RDP turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Kepala Desa Muara Badak Ulu Ruslan Efendi, serta sejumlah tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.
Dalam paparannya, Yani menegaskan bahwa permasalahan utama proyek kanal ini tidak hanya terletak pada mangkraknya pembangunan sejak 2013, tetapi juga pada persoalan pembebasan lahan yang hingga kini belum tuntas.
Ia memaparkan, sebagian lahan warga memang sudah dibebaskan, namun sebagian lainnya belum, meskipun telah dilakukan penggalian dan perusakan lahan untuk proyek tersebut.
“Ini masalah serius karena nilai lahan yang belum dibayar mencapai sekitar Rp8 miliar. Angka ini bukan kecil. Walaupun Kepala Dinas PU Kukar, sempat menjanjikan akan dianggarkan dalam APBD Perubahan, kita tahu kondisi keuangan daerah sedang tidak sehat akibat defisit,” tegasnya.
Karena keterbatasan anggaran, dia mendorong agar penyelesaian proyek ini bisa masuk perencanaan anggaran tahun 2026.
Namun, ia juga menekankan pentingnya melakukan desain ulang kanal, mengingat perencanaan yang dibuat pada 2012-2013 kemungkinan sudah tidak relevan dengan kondisi lapangan saat ini.
“Desainnya harus disesuaikan lagi dengan situasi terbaru, supaya kanal benar-benar efektif mengatasi banjir. Proyek yang sudah dimulai harus dituntaskan agar memberi manfaat. Kalau dibiarkan setengah jadi, malah menambah masalah, karena kanal yang terbengkalai justru berpotensi memperparah banjir,” tambahnya.
DPRD Kukar, kata Yani, akan memberikan perhatian penuh pada kasus ini. Dia meminta Dinas PU melakukan inventarisasi ulang lahan masyarakat yang terdampak, sekaligus memastikan pembangunan fisik kanal dilaksanakan secara maksimal demi asas manfaat bagi warga Muara Badak.
“Tujuan utama kita adalah supaya masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya, bukan hanya melihat proyek yang mangkrak,” tutupnya. (W/ADV/JS)
