Notice: Fungsi WP_List_Util::pluck ditulis secara tidak benar. Nilai untuk input array harus berupa objek atau array. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.2.0.) in /home/u1083853/public_html/wartapedia.co.id/wp-includes/functions.php on line 6260
Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
Aksi Protes Tutup Jalan Ring Road II, Tuai Tanggapan DPRD Kaltim
Advertorial
2 min baca 22 Feb 2023, 19:01 WITA
Anggota DPRD Kaltim, H. A. Jawad Sirajuddin. (Foto: wartapedia.co.id/MF)

Aksi Protes Tutup Jalan Ring Road II, Tuai Tanggapan DPRD Kaltim

1.1K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Samarinda – Masyarakat gelar aksi protes dengan menutup akses Jalan Nusyirman Ismail (Ring Road II), mereka menuntut uang ganti rugi lahan yang tak kunjung didapatkan.

Buntut aksi protes penutupan jalan tersebut menyebabkan kemacetan di berbagai titik jalan dan persimpangan Kota Samarinda. Dikarenakan Jalan Ring Road yang ditutup itu merupakan jalur kendaraan besar pengangkut logistik.

Mengurai permasalahan aksi protes ganti rugi lahan ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) juga telah mengakomodir untuk memediasi keinginan masyarakat.

Pemprov Kaltim menjanjikan masyarakat 2 (dua) minggu untuk mediasi dan mengambil langkah mengganti rugi lahan masyarakat tersebut.

Hal ini ditanggapi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim H. A. Jawad Sirajuddin, dia menyampaikan pemerintah tidak bisa serta merta menjanjikan waktu 2 (dua) minggu menjanjikan proses ganti rugi lahan.

“Jika melihat tupoksinya, yang bisa membuat persetujuan ganti rugi ya Dinas PUPR Kaltim. Kalau itu sudah jelas agreement nya masyarakat boleh percaya. Namun tetap saja uang ganti ruginya pasti dimasukkan ke dalam alokasi APBD Perubahan yang baru mau dibahas di Rapat Paripurna mendatang,” ucapnya.

Persoalan ganti rugi lahan, ujar H. Jawad, pasti juga terkendala karena status jalan. Dalam proses pembebasan lahan status kewenangannya berada di Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan untuk pengerjaannya baru kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi.

Dia menjelaskan, kalau pun nominal uang pembebasan lahan tidak disanggupi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda nanti baru turun Bantuan Keuangan (Bankeu) dari APBD Provinsi Kaltim.

Sebagai informasi, aksi protes demonstrasi penutupan jalan yang dilakukan masyarakat ini adalah aksi yang sudah kedua kalinya.

“Kaitannya dengan demonstrasi saya rasa secara yuridis ya sah-sah saja, karena mereka punya hak untuk melihatkan ke khalayak ramai, dimana hak mereka lama tidak ditunaikan oleh pemerintah” tutur H. Jawad yang juga Anggota Komisi III DPRD Kaltim.

Legislator Kaltim ini berharap pemerintah dapat segera mempercepat proses ganti rugi lahan milik masyarakat tersebut dan untuk mesyarakat Anggota Dewan dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Samarinda itu menghimbau agar bersabar terlebih dahulu.

“Untuk pembebasan lahan Pemprov tidak bisa asal langsung ganti, karena pasti menggunakan APBD dan harus dibahas dalam Rapat Paripurna,” tandasnya. (MF/Adv/DPRDKaltim)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.255,55 +0,01% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.095,59 -0,12% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,11 0,00% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,67 +0,16% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.738,66 +0,08% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.255,55

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified