wartapedia.co.id, SAMARINDA – Penetapan jajaran direksi baru di lima Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kalimantan Timur disambut positif, namun juga dibarengi catatan serius dari DPRD. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan bahwa reformasi manajemen BUMD harus berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Penunjukan ini jangan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Kita butuh pemimpin BUMD yang visioner, berani ambil langkah strategis, dan mampu membawa terobosan nyata bagi daerah,” ujar Ananda, Kamis (24/7/2025).
Menurutnya, terlalu lama BUMD di Kaltim berada dalam zona nyaman, dengan pola bisnis konservatif dan target kinerja yang minim risiko. Akibatnya, alih-alih menjadi sumber pendapatan, sejumlah BUMD justru terus bergantung pada suntikan modal dari APBD.
“Sudah saatnya perusda ini keluar dari mentalitas bertahan hidup. Kita dorong agar mereka bisa membuka pasar baru, berani ekspansi, dan mandiri secara fiskal,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Dalam proses seleksi, Ananda mengapresiasi langkah Pemprov yang melibatkan tim independen. Syarat usia, rekam jejak, hingga bebas konflik kepentingan dinilai sudah cukup progresif. Namun, ia menegaskan bahwa tahapan itu hanyalah awal.
“Tugas sebenarnya dimulai setelah mereka dilantik. Harus ada perjanjian kinerja yang konkret antara direksi dengan DPRD. Jika tidak tercapai, harus ada evaluasi dan sanksi yang tegas,” katanya.
DPRD Kaltim berencana menggelar rapat dengar pendapat dengan para direksi baru dalam waktu dekat. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang transparansi dan akuntabilitas awal, agar publik bisa menilai sejauh mana kesiapan para pengelola BUMD mengangkat daya saing ekonomi daerah.
“Kita ingin BUMD ini bukan hanya aktif di atas kertas, tapi benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi. Kalau tetap stagnan, kapan kita bisa lepas dari ketergantungan fiskal pusat?” pungkasnya.
Langkah penguatan BUMD dipandang sebagai kunci menuju kemandirian fiskal Kaltim di tengah dinamika harga komoditas dan perubahan arah pembangunan nasional. DPRD memastikan akan terus mengawal proses ini demi memastikan manfaatnya kembali ke masyarakat. (W/ADV/SR).
