wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Ketua Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) M Andi Faishal, menegaskan ketidaksabarannya atas lambannya proses lelang proyek pembangunan di sektor pendidikan.
Hal ini, disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta pihak terkait, di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Kukar, Selasa (6/5).
Andi meminta, agar seluruh unit pelaksana teknis (UPT) segera melakukan inventarisasi kebutuhan dan menyusun skala prioritas pembangunan sekolah.
“Saya tak mau lagi dengar ada sekolah pagi-sore. Semua harusnya sekolah pagi. Saya jadi DPRD juga karena sekolah pagi,” tegasnya.
Selain itu, dia juga menyoroti keterlambatan proses pengadaan dan belum adanya proyek yang dilelang hingga memasuki bulan Mei 2025.
“Sampai hari ini belum ada satu pun yang lelang. Ini sudah mau pertengahan tahun,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi menegaskan jika mekanisme tata kelola pembangunan tidak juga diperbaiki, maka pihak DPRD Kukar siap mengambil alih pengelolaan pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan.
“Kalau tahun ini tidak selesai, tahun depan Disdikbud Kukar hanya urus belajar-mengajar saja. Pengadaan kami tarik ke DPRD. Perda dan SOPK-nya kita bisa ubah,” katanya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya satu frekuensi antara DPRD dan pemerintah dalam mendukung kebijakan kepala daerah.
“Kami ini mitra, dan kami punya mandat untuk mengamankan kebijakan bupati, baik yang sekarang maupun yang akan datang,” pungkasnya. (W/ADV/JS)
