wartapedia.co.id, PENAJAM – Anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sudirman, menyoroti perlunya pembaruan alat uji kendaraan atau Keur di Benuo Taka yang memerlukan peremajaan agar dapat beroperasi dengan optimal.
Sudirman menegaskan pentingnya peremajaan total terhadap peralatan Keur guna memastikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat terkait uji kendaraan bermotor.
“Logikanya saja, masalah seperti itu yang sifatnya alat uji kendaraan itu sangat penting. Enggak bisa pemerintah enggak hadir di situ, karena kita sudah memungut pajak di situ artinya ada kontribusinya, harus dianggarkan untuk peremajaan total peralatan Keur atau uji kendaraan bermotor,” ungkap Sudirman.
Menurutnya, keberadaan alat uji kendaraan yang berfungsi baik sangat krusial untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus memastikan peralatan Keur tersebut berfungsi dengan baik.
“Yang jelas, ketika masyarakat ingin berurusan terkait Keur di sana, kalau memang alatnya rusak maka harus diperbaiki, pemerintah harus hadir karena kita sudah dapat pajak dari situ,” tegasnya.
Sudirman juga menekankan pentingnya peremajaan alat uji kendaraan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah terhadap pajak yang telah dipungut. Jika terdapat kendala dalam melakukan peremajaan, hal tersebut perlu dievaluasi dan dijadikan bahan pertanyaan kepada pihak terkait.
“Kalau pemerintah agak sulit melakukan peremajaan, ini perlu dipertanyakan, apakah sudah diajukan atau belum. Ini juga menjadi masukan buat kita, yang jelas karena sudah kita pungut pajak harus kita beri atensi,” ujarnya.
Sudirman menyatakan bahwa upaya peremajaan alat uji kendaraan harus menjadi prioritas bagi pemerintah daerah, mengingat pentingnya peralatan tersebut dalam memastikan keselamatan dan kelayakan kendaraan bermotor di wilayah PPU.
Menurutnya, jika alat Keur tidak diperbarui, maka akan ada risiko besar bagi keselamatan di jalan raya serta ketidakadilan bagi masyarakat yang telah membayar pajak kendaraan.
Untuk menindaklanjuti masalah ini, Sudirman menyampaikan bahwa pihaknya akan mengambil langkah lebih lanjut dengan memanggil pemerintah daerah melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD PPU. (W/Adv/I)





