wartapedia.co.id, Penajam – Penetapan APBD 2026 di Penajam Paser Utara (PPU) berlangsung lebih cepat dari biasanya. Dalam Sidang Paripurna pada Minggu (30/11/2025), DPRD dan pemerintah daerah sepakat mengesahkan rancangan anggaran yang akan menjadi arah kebijakan pembangunan daerah sepanjang tahun depan.
Keputusan ini, menurut Bupati Mudyat Noor, dirancang untuk memastikan seluruh agenda pembangunan bisa dimulai tanpa keterlambatan dan tetap berada dalam jalur target kinerja daerah.
Mudyat menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen teknis, melainkan instrumen kebijakan yang harus menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya percepatan persiapan realisasi anggaran sejak awal tahun serta memastikan belanja publik berjalan tepat sasaran.
“APBD 2026 bukan sekadar rangkaian angka di atas kertas, melainkan dasar kebijakan yang harus berujung pada manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Dalam rancangan yang telah disahkan, pendapatan daerah dipatok mencapai Rp1,48 triliun, sementara belanja berada di angka Rp1,47 triliun. Selisih sekitar Rp13,7 miliar ditutup melalui pembiayaan netto agar tidak menimbulkan defisit terbuka.
Namun tantangan fiskal muncul dari penurunan alokasi Dana Transfer Umum, terutama Dana Bagi Hasil, sebagaimana tercantum dalam surat Dirjen Perimbangan Keuangan S-62/PK/2025.
“Situasi ini memengaruhi desain anggaran. Sejumlah pos belanja harus menyesuaikan arah kebijakan pusat, sementara kebutuhan layanan publik terus meningkat,” kata Mudyat.
Sektor infrastruktur menjadi salah satu titik krusial. Panjang jalan daerah lebih dari 1.200 kilometer dinilai tidak sebanding dengan kapasitas fiskal bila pembiayaannya hanya mengandalkan APBD. “Ini yang harus kita formulasikan lebih cermat ke depan,” tambahnya.
Ketua DPRD PPU, Raup Muin, menggarisbawahi bahwa komposisi fiskal 2026 membawa tantangan besar bagi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Dengan ketergantungan tinggi pada dana transfer, penurunan pagu anggaran membuat pemerintah daerah harus memperketat penentuan prioritas.
“Fokus harus jelas, misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan penguatan ekonomi lokal yang ikut terdampak percepatan pembangunan IKN,” tegas Raup.
