wartapedia.co.id, Penajam – Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah harus mulai bersiap menghadapi tekanan fiskal yang jauh lebih berat dalam dua tahun ke depan.
Penurunan signifikan pada besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipastikan akan mempengaruhi pembangunan, penyediaan fasilitas publik, hingga pelayanan dasar kepada masyarakat.
Penjelasan itu ia sampaikan usai pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurut Raup, kondisi ini bukan lagi sekadar persoalan efisiensi, melainkan fenomena nasional yang tengah dialami banyak daerah.
“Pembahasan tadi aman saja. Jadi ini bukan lagi soal efisiensi, tetapi kondisi hari ini yang dialami hampir seluruh daerah,” ujarnya.
Raup menjelaskan bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi rujukan dalam membaca tren ini. Pada tahun sebelumnya, APBD daerah masih berada di kisaran Rp2 triliun lebih. Tahun 2025 pun masih di angka yang sama, meski mulai menunjukkan kecenderungan stagnan. Kondisi berubah drastis pada proyeksi 2026, yang menunjukkan penurunan tajam.
“Tadi sudah ada kesepakatan. Untuk Badan Pusat Statistik (BPS), misalnya, tahun sebelumnya angkanya masih Rp2 Triliun sekian. Untuk 2025 masih sekitar Rp2 Triliunan. Tapi untuk 2026 angkanya di bawah Rp1,5 Triliun,”ungkapnya.
Penurunan lebih dari setengah triliun rupiah dalam satu tahun anggaran, menurut Raup, akan memberikan dampak luas bagi masyarakat. APBD merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan daerah, terutama untuk infrastruktur dasar, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, hingga fasilitas publik di desa maupun kota.
Karena itu, Raup tidak menutup mata bahwa sejumlah program pembangunan kemungkinan besar akan terpangkas. Pemerintah daerah harus menyusun prioritas yang lebih ketat agar kebutuhan paling mendesak tetap terpenuhi.
“Dampaknya bagi masyarakat banyak. Pembangunan, infrastruktur, fasilitas-fasilitas untuk masyarakat—itu pasti terpangkas,” tegasnya. (W/ADV/SR)
