wartapedia.co.id, SAMARINDA – Kebijakan pemerintah pusat terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 atau biasa disebut sebagai efisiensi anggaran memiliki efek domino yang cukup luas, tidak hanya berdampak pada sektor perhotelan
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud menerangkan bahwa efek domino dari lesunya sektor perhotelan juga berdampak pada penerimaan pendapatan daerah.
Pasalnya. Kebijakan ini tidak hanya melarang pelaksanaan kegiatan di hotel tetapi kunjungan dewan maupun pemerintah dari luar juga dibatasi sehingga kunjungan ke Kaltim pun terhalang akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Hamas sapaan karibnya, mengungkapkan jika APBD Kaltim tahun 2026 mengalami penurunan drastis yang semula di angka Rp21 triliun kini justru hanya Rp18.5 triliun.
“Awalnya kita mengira kalau APBD kita itu berkisar Rp21 triliun, tapi sepertinya hanya mencapai Rp18,5 triliun saja, tidak bisa kita pungkiri kalau ini efek domino dari efisiensi anggaran,” ungkapnya.
Hamas menambahkan kini berbagai agenda pemerintahan dan kedewanan lebih banyak dialihkan ke fasilitas milik sendiri, seperti aula di kantor-kantor dinas.
“Termasuk Lamin Etam dan Odah Etam yang ada di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada menjadi langganan pelaksanaan kegiatan,” ucapnya.
Politikus Golkar ini juga berpendapat jika efisiensi ini hanya bersifat sementara dan penurunan APBD Kaltim juga salah satunya karena kondisi global, seperti kebijakan ekonomi Amerika Serikat atau dampak perang di Ukraina yang turut mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan.
“Kita kekurangan pangan juga, karena daerah pengimpor ke Indonesia membatasi jumlah maksimalnya,” tuturnya.
Maka dari itu, kebijakan yang baru diterapkan dalam beberapa bulan terakhir dinilai telah memberikan dampak negatif yang cukup terasa bagi sektor perekonomian, khususnya industri perhotelan.
“Tapi mudah-mudahan setelah semuanya ini usai, perekonomian bisa kembali pulih,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
