Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Baharuddin Desak Pemerintah dan BUMN Akhiri Konflik Agraria di Marangkayu: Warga Kehilangan Sawah, Ganti Rugi Terhalang HGU Mati
Advertorial
2 min baca 8 Jul 2025, 16:10 WITA
Suasana Anggota DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu menemani warga melaksanakan rapat di DPRD Kutai Kartanegara. (Foto: Ist)

Baharuddin Desak Pemerintah dan BUMN Akhiri Konflik Agraria di Marangkayu: Warga Kehilangan Sawah, Ganti Rugi Terhalang HGU Mati

746 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Masalah tumpang tindih lahan di proyek Bendungan Marangkayu, Kutai Kartanegara, membuka kembali luka lama rakyat yang tak kunjung sembuh: konflik agraria antara warga pengelola lahan dan korporasi pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang statusnya sudah kedaluwarsa.

Anggota DPRD Kaltim dari Dapil IV Kukar, Baharuddin Demmu, mendampingi langsung masyarakat Marangkayu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kukar pada Selasa (8/07/2025) lalu. Ia mengecam sikap PT Perkebunan Nusantara (PTPN) XIII yang menggugat ganti rugi warga atas lahan mereka yang sudah digenangi air bendungan, padahal sejak awal lahan itu dikelola rakyat untuk sawah, bukan untuk kebun karet seperti dalam dokumen HGU.

“Saya tahu betul sejarahnya. Tanah itu sejak tahun 1960-an sudah digarap warga untuk persawahan. Saya dulu kepala desa di Sebuntal. Tidak pernah ada aktivitas PTPN di sana,” tegas Baharuddin.

Menurutnya, proses ganti rugi sebenarnya sudah berjalan dan sebagian besar warga sudah menerima haknya. Namun, sejak 2017, muncul klaim PTPN bahwa sebagian lahan merupakan bagian dari HGU mereka, padahal HGU tersebut telah dinyatakan tidak aktif sejak 2020. Imbasnya, dana ganti rugi Rp39 miliar untuk warga kini tertahan di pengadilan dalam bentuk konsinyasi.

“Yang ironis, rumah warga sudah tenggelam, sawah sudah berubah jadi danau. Tapi uang ganti rugi malah ditahan karena klaim lahan dari HGU yang bahkan tidak pernah dimanfaatkan,” ujarnya.

Baharuddin mendesak pemerintah pusat, khususnya Menteri BUMN Erick Thohir, untuk turun tangan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung hampir dua dekade ini. Ia menilai tidak ada itikad baik dari manajemen PTPN, yang selalu mengutus perwakilan lokal tanpa kewenangan mengambil keputusan.

“Warga sudah sangat terdesak. Mereka nginap di kantor dewan, suasana RDP bahkan sempat memanas. Ini bukan hanya soal tanah, tapi soal keadilan,” katanya.

Ia juga menyesalkan lemahnya koordinasi lintas lembaga dalam menyikapi konflik agraria, terutama dalam hal validasi kepemilikan tanah dan pembuktian historis penguasaan lahan.

“Negara harus hadir. Kalau HGU sudah mati, jangan dipakai untuk menghalangi hak rakyat. Pemerintah pusat, provinsi, dan daerah harus kompak. Jangan biarkan rakyat terus-menerus jadi korban sistem,” tegasnya.

Baharuddin berharap kasus Marangkayu menjadi momentum evaluasi nasional terhadap status ribuan HGU tidur yang selama ini menjadi sumber konflik laten antara rakyat dan korporasi. (W/ADV/SR).

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified