Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Baharuddin Desak Reformasi Sistem Usulan Pembangunan: Banyak Aspirasi Masyarakat Gugur di Meja Teknis
Advertorial
2 min baca 9 Jul 2025, 16:09 WITA
Ketua Bapemperda DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu. (Foto: Ist)

Baharuddin Desak Reformasi Sistem Usulan Pembangunan: Banyak Aspirasi Masyarakat Gugur di Meja Teknis

1.3K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Sistem perencanaan pembangunan daerah di Kalimantan Timur dinilai belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan. Hal ini menjadi perhatian serius anggota DPRD Kaltim dari daerah pemilihan Kutai Kartanegara, Baharuddin Demmu, usai menyelesaikan agenda reses selama sepekan penuh di lima kecamatan.

Dari 12 titik yang ia kunjungi, Baharuddin mengungkap bahwa banyak aspirasi warga yang berisiko tidak masuk dalam perencanaan daerah, hanya karena tidak tercantum dalam Kamus Usulan atau terganjal pembatasan teknis lainnya.

“Ini bukan soal kurangnya masukan dari masyarakat, tapi sistem kita belum mampu menjamin suara rakyat diterjemahkan menjadi program nyata. Banyak usulan akhirnya gugur di meja verifikasi karena tidak sesuai format atau tidak diakui sistem,” ujar Baharuddin saat ditemui di Kantor DPRD Kaltim, Rabu (9/7/2025).

Menurutnya, aspirasi yang muncul selama reses sangat beragam. Mulai dari kebutuhan peralatan nelayan, sarana UMKM, perbaikan infrastruktur lingkungan, hingga insentif untuk petani dan guru. Namun sebagian besar, terutama yang tidak sesuai nomenklatur pemerintah pusat, terancam diabaikan.

“Kita ini menyerap langsung kebutuhan warga, bukan sekadar mencocokkan kode-kode kegiatan. Tapi kenyataannya, sistem penganggaran masih terlalu teknokratis dan minim ruang fleksibilitas,” tegas politisi PAN ini.

Baharuddin mendesak agar sistem perencanaan seperti Kamus Usulan, SIPD, maupun aturan teknis lainnya segera dievaluasi. Ia juga berharap agar penginputan usulan, yang dijadwalkan pada pertengahan Juli ini, tidak menjadi formalitas belaka.

“Kalau semua harus sesuai kamus, lalu bagaimana dengan kebutuhan masyarakat yang belum terwadahi di sana? Harusnya ada mekanisme revisi cepat dan ruang untuk usulan lokal yang bersifat kontekstual,” lanjutnya.

Ia juga menyinggung kewenangan provinsi yang kian menyempit, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Hal ini membuat daerah hanya menjadi penyambung tangan, bukan pengambil keputusan.

“Kita perlu reformasi sistem. Bukan hanya soal alokasi anggaran, tapi bagaimana daerah diberi kepercayaan untuk memetakan dan menyelesaikan persoalan lokal dengan cara lokal,” tegasnya.

Menurut Baharuddin, tanpa perubahan pendekatan seperti ini, reses dan penyerapan aspirasi rakyat akan terus menjadi ritual tahunan tanpa dampak nyata.(W/ADV/SR).

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified