wartapedia.co.id, SAMARINDA – Fraksi Gerindra DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menyoroti pelaksanaan program sosial dan keuangan yang belum menyentuh persoalan mendasar rakyat. Bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi salah satu sorotan utama, karena dinilai belum berdampak signifikan terhadap kehidupan warga miskin.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Andi Muhammad Afif Raihan Harun, meminta transparansi realisasi program tersebut, baik yang bersumber dari APBD maupun dana lain seperti corporate social responsibility (CSR).
“Kami minta data rinci. Berapa rumah yang sudah direhabilitasi? Realisasinya belum dirasakan maksimal di lapangan,” ujar Afif dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim, Selasa (17/6/2025) lalu.
Ia juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 yang mencapai Rp2,597 triliun. Kondisi ini disebutnya mencerminkan ketidakoptimalan pelaksanaan program.
“SiLPA tinggi itu tanda bahwa belanja tertahan. Padahal, belanja pemerintah seharusnya mendorong ekonomi daerah,” tegasnya.
Dalam pandangannya, perencanaan riset pembangunan juga belum efektif. Gerindra mendorong agar anggaran riset diarahkan secara strategis dengan menggandeng perguruan tinggi dan lembaga riset lokal, sehingga hasil kajiannya bisa diimplementasikan dalam kebijakan nyata.
Tak hanya itu, Fraksi Gerindra juga menagih tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka menekankan pentingnya aparat pengawasan internal untuk bekerja lebih efektif agar perbaikan berjalan sistematis.
Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi memperkuat sinergi dengan Otorita IKN, terutama dalam konektivitas wilayah dan penyediaan lapangan kerja.
“Tenaga kerja lokal harus diutamakan. Pemerintah mesti siapkan pelatihan bersertifikat dan program keterampilan gratis sebagai bekal warga menghadapi transformasi wilayah,” kata Afif.
Menutup pandangan fraksinya, Gerindra mengingatkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah akan dievaluasi langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena itu, dokumen harus disusun sesuai standar akuntabilitas, legalitas, dan konsistensi.
“Kesalahan penyusunan jangan terulang. Tata kelola harus makin profesional,” pungkasnya.(W/ADV/SR)





