Langsung ke konten
Minggu, 22 November 2026
Damayanti Minta Zonasi Pendidikan Balikpapan di Evaluasi
Advertorial
2 min baca 31 Okt 2024, 19:27 WITA
Anggota DPRD Kaltim, Damayanti. (Foto: Ist)

Damayanti Minta Zonasi Pendidikan Balikpapan di Evaluasi

900 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA — Anggota DPRD Kaltim, Damayanti tengah menyoroti sistem zonasi pendidikan di Kota Balikpapan yang dinilai kurang efektif. Kebijakan itu dirasa tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di Kota Balikpapan.

Damayanti mengungkapkan bahwa harus ada evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan zonasi dalam penerimaan murid baru agar tidak ada pihak yang dirugikan.

“Menurut sebagian warga, sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merugikan beberapa pihak. Aneka keluhan itu patut diperhatikan pemerintah daerah dengan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan sistem zonasi,” kata Damayanti.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebutkan bahwa pihaknya terus menerima aspirasi masyarakat terkait kebijakan zonasi yang dinilai membebani. Banyak siswa yang seharusnya bisa bersekolah di sekolah negeri terdekat terpaksa mendaftar ke sekolah swasta yang lebih jauh dan lebih mahal karena keterbatasan kuota.

“Dalam kasus ini, sepertinya daya tampung sekolah menjadi sumber masalah,” ungkapnya.

Sistem zonasi sebenarnya bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun, ia menilai daya tampung sekolah yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan penduduk di beberapa wilayah menyebabkan banyak keluarga kesulitan mencari sekolah terdekat.

Balikpapan sebagai kota padat penduduk, menghadapi persoalan minimnya jumlah sekolah negeri yang memadai. Hal ini memaksa banyak anak untuk bersekolah lebih jauh dari rumah akibat keterbatasan kuota di sekolah-sekolah terdekat.

“Fasilitas sekolah negeri yang tidak merata juga menyebabkan adanya sekolah favorit dan sekolah yang kurang diminati,” tambah Damayanti, yang sebelumnya menjabat Anggota DPRD Samarinda.

Ia menekankan bahwa pemerataan fasilitas pendidikan penting untuk menghindari kecemburuan antara sekolah dan mengurangi persaingan tidak sehat antarorang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah tertentu.

Damayanti berharap pemerintah provinsi dan pemerintah kota Balikpapan dapat bekerja sama dalam mencari solusi terbaik. Ia menyarankan peningkatan daya tampung sekolah yang sejalan dengan pertumbuhan penduduk, pemerataan sarana pendukung di setiap sekolah, dan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan sistem zonasi.

“Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang layak tanpa diskriminasi,” tutup Damayanti.

Dengan evaluasi dan kebijakan yang lebih adaptif, Damayanti optimistis masalah zonasi di Balikpapan dapat teratasi. Ia yakin bahwa akses pendidikan yang merata akan membawa dampak positif bagi masyarakat luas dan meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan.(DPRDKaltim/Adv/IA)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.287,95 +0,10% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.058,26 -0,07% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.175,10 +0,08% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 115,34 +0,45% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.741,06 +0,06% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.287,95

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified