Langsung ke konten
Sabtu, 21 November 2026
Darlis Pattalongi Tegaskan Status HIV Tak Boleh Jadi Alasan Penolakan Kerja dan PHK
Advertorial
3 min baca 15 Nov 2026, 22:24 WITA
Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi

Darlis Pattalongi Tegaskan Status HIV Tak Boleh Jadi Alasan Penolakan Kerja dan PHK

947 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan status HIV positif tidak boleh menjadi alasan bagi perusahaan untuk menolak calon pekerja maupun memberhentikan karyawan. Perlindungan terhadap hak orang dengan HIV menjadi salah satu poin penting yang diperjuangkan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penanggulangan HIV, AIDS, dan Infeksi Menular Seksual (IMS).

Menurut Darlis, upaya penanggulangan HIV tidak seharusnya hanya berfokus pada aspek medis dan pelayanan kesehatan. Perlindungan terhadap hak masyarakat, khususnya orang dengan HIV, juga harus diperhatikan agar mereka tidak kehilangan kesempatan memperoleh pekerjaan akibat stigma dan diskriminasi.

Komitmen tersebut diperkuat melalui konsultasi Pansus DPRD Kaltim bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia. Pertemuan tersebut membahas peran perusahaan dalam mendukung pencegahan HIV sekaligus memastikan lingkungan kerja tetap menjunjung tinggi hak dan kesetaraan pekerja.

Darlis mengatakan, pembaruan regulasi diperlukan untuk menjawab tantangan penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS yang semakin kompleks. Menurutnya, aturan yang disusun harus mampu memberikan perlindungan menyeluruh, termasuk menjamin hak orang dengan HIV dalam memperoleh pekerjaan.

“Regulasi ini perlu diperbarui agar mampu menjawab berbagai tantangan dalam penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS. Bukan hanya persoalan kesehatan yang diperhatikan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak orang dengan HIV,” ungkapnya.

Ia menilai, diskriminasi di dunia kerja masih menjadi persoalan yang perlu diantisipasi melalui regulasi yang jelas. Status HIV seseorang tidak semestinya memengaruhi penilaian perusahaan terhadap kemampuan dan profesionalitas pekerja.

Karena itu, perusahaan tidak seharusnya menjadikan status HIV sebagai dasar penolakan dalam proses perekrutan maupun alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk bekerja tanpa dibedakan berdasarkan kondisi kesehatannya.

“Perusahaan tidak boleh menjadikan status HIV sebagai alasan menolak pelamar kerja ataupun memberhentikan karyawan. Mereka mempunyai hak yang sama untuk bekerja dan harus diperlakukan tanpa diskriminasi,” ujar Darlis.

Dalam konsultasi tersebut, Kemenaker juga memberikan penegasan bahwa pemeriksaan HIV tidak boleh diwajibkan sebagai persyaratan penerimaan pekerja ataupun untuk mempertahankan hubungan kerja.

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui mekanisme konseling dan tes sukarela atau Voluntary Counseling and Testing (VCT). Namun, pelaksanaannya harus didasarkan pada persetujuan pekerja serta menjamin kerahasiaan hasil pemeriksaan.

Perlindungan terhadap informasi kesehatan juga menjadi perhatian penting karena status HIV merupakan data pribadi yang tidak boleh disebarluaskan ataupun digunakan untuk merugikan seseorang dalam hubungan kerja.

Di sisi lain, Pansus mendorong perusahaan mengambil peran lebih aktif dalam upaya pencegahan HIV di lingkungan kerja. Dukungan dunia usaha dapat diwujudkan melalui edukasi, sosialisasi kesehatan, hingga penyediaan akses pemeriksaan secara sukarela bagi pekerja.

Meski demikian, seluruh kegiatan tersebut harus tetap mengedepankan kesadaran dan persetujuan individu. Program pencegahan tidak boleh berubah menjadi bentuk tekanan yang justru membuka ruang diskriminasi terhadap pekerja.

Melalui penyempurnaan Ranperda Penanggulangan HIV, AIDS, dan IMS, DPRD Kaltim berharap regulasi tersebut mampu memperjelas tanggung jawab pemerintah daerah maupun dunia usaha. Tidak hanya memperkuat langkah pencegahan dan penanganan penyakit, aturan ini juga diharapkan menjadi landasan untuk memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan yang setara.

Dengan demikian, status kesehatan tidak lagi menjadi penghalang seseorang untuk bekerja dan mengembangkan kehidupannya. Lingkungan kerja yang sehat, aman, dan bebas diskriminasi harus menjadi bagian dari upaya penanggulangan HIV di Kalimantan Timur. (W/ADV/SR)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.269,82 +0,08% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.071,69 +0,25% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.164,12 +0,08% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,82 +0,36% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,49 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.269,82

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified