Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
Didik Agung Soroti Keterbatasan Kewenangan Daerah dalam Sengketa Lahan dan Perizinan Tambang
Advertorial
2 min baca 26 Mei 2025, 14:26 WITA
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono. (Foto: Ist)

Didik Agung Soroti Keterbatasan Kewenangan Daerah dalam Sengketa Lahan dan Perizinan Tambang

750 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, menyoroti keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani persoalan sengketa lahan dan perizinan perusahaan, khususnya di sektor pertambangan. Ia menegaskan bahwa konflik lahan yang melibatkan masyarakat dan perusahaan kerap terjadi akibat sentralisasi kewenangan ke pemerintah pusat.

“Beragam aduan masyarakat terus muncul terkait konflik tanah dan tumpang tindih lahan antara warga dan perusahaan. Situasi ini bukan karena lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah, melainkan karena keterbatasan kewenangan yang diatur dalam undang-undang, yang mayoritas menyerahkan urusan perizinan dan pengawasan ke pemerintah pusat,” ujar Didik.

Didik menjelaskan bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, banyak kewenangan daerah ditarik ke pusat, termasuk dalam hal perizinan dan pengawasan sektor pertambangan dan kehutanan. Akibatnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota hanya berperan sebagai pengawas dan pelapor atas dinamika yang terjadi di lapangan.

“Jadi bukan karena kami lemah atau tidak bekerja, tapi karena aturannya memang begitu. Daerah tidak punya kewenangan untuk mengambil tindakan langsung. Kita hanya bisa mengawasi dan melaporkan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa konflik pertanahan yang banyak terjadi saat ini mayoritas berkaitan dengan aktivitas perusahaan tambang dan perusahaan besar lainnya yang memiliki izin langsung dari pemerintah pusat.

“Kalau ditanya soal masalah tanah, ya masih seputar itu-itu saja. Tumpang tindih antara masyarakat dengan perusahaan tambang, atau perusahaan besar lain seperti sawit. Dan itu bukan hal baru, sudah berlangsung lama,” ujarnya .

Didik mendorong agar ke depan ada revisi undang-undang yang memberi ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk ikut menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut lahan dan perizinan di wilayah Kaltim.

“Kalau kewenangan ini bisa diberikan kembali ke daerah, insyaallah persoalan-persoalan seperti ini bisa lebih cepat diselesaikan. Karena kami di daerah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat,” pungkasnya. (W/ADV/SR)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified