wartapedia.co.id, PENAJAM – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, baru-baru ini mengubah status kegiatan Pramuka dari ekstrakurikuler wajib menjadi opsional di sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia.
Perubahan kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, yang memungkinkan Pramuka diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik.
Menanggapi perubahan ini, anggota DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Sudirman, mengungkapkan bahwa meskipun Pramuka tidak lagi wajib, aktivitas ini tetap tersedia sebagai pilihan ekstrakurikuler di sekolah.
“Pramuka bukan ditiadakan, tetap ada tetapi menjadi ekstrakurikuler. Sementara ini, oleh menteri pendidikan itu enggak wajib di sekolah, tetapi tetap ada sebagai Ekstrakurikuler,” jelas Sudirman.
Ia juga menambahkan bahwa keputusan ini masih belum final karena masih adanya perdebatan dan sanggahan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang meminta pencabutan Permendikbud tersebut.
“Memang tidak diwajibkan untuk Pramuka ini, namun jika ada yang mau mengikuti disilakan. Ini juga masih ada sanggahan dari Kwartir Nasional Gerakan Pramuka untuk mencabut Permendikbud. Jadi ini juga belum final, walaupun sudah dibahas namun ada gugatan-gugatan,” ucap Sudirman.
Sudirman juga mencatat bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengundang pihak Pramuka untuk berdiskusi, terutama mengingat kebijakan baru seperti sistem merdeka belajar yang memuat prinsip-prinsip serupa dengan AD ART Pramuka.
“Tim Kwartir Nasional Gerakan Pramuka ini masih bekerja, apalagi di Kemdikbud juga mengajak pihak Pramuka untuk berdiskusi karena salah satu program Kemendikbud itu menjadikan sistem merdeka belajar yang isinya juga ada di AD ART Pramuka yang ada di Dasadarma,” terangnya.
Perubahan status Pramuka menjadi opsional ini mendapat tanggapan beragam. Sebagian memandangnya sebagai langkah positif yang memberikan kebebasan lebih kepada siswa untuk memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
Namun, kekhawatiran muncul terkait potensi penurunan nilai-nilai seperti kedisiplinan, kepemimpinan, dan kemandirian yang diajarkan melalui Pramuka.
Perdebatan ini menunjukkan dinamika yang ada dalam usaha pembaruan sistem pendidikan di Indonesia, dengan fokus pada tantangan untuk menjaga nilai-nilai pendidikan karakter meski kebijakan berubah. (W/Adv/I)





