wartapedia.co.id, Samarinda – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk meningkatkan infrastruktur jalan di wilayah Desa.
Hal ini sejalan dengan ditunjuknya Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai penyangga IKN Nusantara.
Sekretaris DPMPD Kaltim, Eka Kurniati mengatakan infrastruktur jalan merupakan salah satu indikator terjadinya desa tertinggal di Kaltim. Tentu, untuk mengentaskan persoalan itu, pihaknya berupaya melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
“Jalan Desa di bawah naungan Kabupaten masing-masing, sehingga diperlukan bantuan dalam hal kucuran anggaran dari pemerintah setempat melalui Bantuan Keuangan (Benkeu),” jelasnya, Selasa (5/12/2023).
Menurutnya, jalan antar Desa bisa diambil alih Pemkab setempat karena memang sudah kewenangan mereka, beda halnya dengan jalan antar Kabupaten, itu sudah masuk wilayah Pemprov.
Lebih lanjut, kata dia, jalan di Kabupaten bukan berarti membuat Provinsi Kaltim lepas tangan, hanya bukan kewenangan mereka.
“Kalau provinsi melakukan perbaikan jalan masalahnya tidak dianggarkan dalam APBD, karena semua jalan Desa itu di bawah naungan Kabupatennya,” sambungnya.
Bankeu ini sangat terbatas tidak sebesar APBD Kabupaten. Maka dari itu, Ia menyarankan agar Pemkab dan Pemprov Kaltim saling bersinergi dalam menuntaskan Desa tertinggal, khususnya mengenai infrastruktur jalan terhadap 841 Desa.
“Pemkab harus saling berkoordinasi dengan Pemprov agar segera melakukan perbaikan jalan di setiap Desa di wilayah Kaltim,” tutupnya. (W/Adv/I)





