Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
DPRD Akui Mandulnya Pengawasan Reklamasi Tambang, Lubang-Lubang Raksasa Tak Tersentuh
Advertorial
2 min baca 24 Jun 2025, 10:10 WITA
Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin. (Foto: Ist)

DPRD Akui Mandulnya Pengawasan Reklamasi Tambang, Lubang-Lubang Raksasa Tak Tersentuh

861 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Sorotan terhadap lubang tambang yang belum direklamasi kembali mengemuka. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, secara terbuka mengakui lemahnya efek dorongan politik terhadap praktik tambang yang melanggar komitmen reklamasi. Ia menyebut kondisi ini sebagai “gunung es” pelanggaran yang lebih besar di sektor pertambangan.

Menurut Salehuddin, pelaksanaan reklamasi tambang saat ini masih jauh dari ideal. Banyak lubang eks tambang yang dibiarkan menganga tanpa bekas upaya pemulihan lingkungan, bahkan muncul indikasi pelanggaran hukum yang serius.

“Kalau kita lihat dari udara, antara Samarinda dan Kukar itu lubang-lubangnya luar biasa besar dan belum direklamasi. Ini bukan soal teknis lagi, tapi soal kepatuhan hukum,” ujarnya, Selasa (24/6/2025).

Ia mendukung penuh langkah-langkah hukum dari Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran tersebut. Menurutnya, ini menjadi titik masuk penting untuk mengevaluasi tata kelola pertambangan yang selama ini terkesan dibiarkan.

“Saya kira ada hikmahnya ketika temuan-temuan mulai muncul. Ini momentum untuk membongkar janji reklamasi yang tidak ditepati. Dan saya pribadi sangat mendukung Kejati untuk tidak pandang bulu,” tegasnya.

Namun di sisi lain, Salehuddin juga mencurahkan kekecewaannya terhadap terbatasnya daya tekan DPRD. Meski berbagai langkah sudah dilakukan, termasuk pembentukan pansus dan pelaporan ke kementerian hingga KPK, hasilnya dinilai tak memadai.

“Terus terang, kami sering merasa seperti tidak ada efeknya. Kami dorong, kami buat pansus, kami kirim rekomendasi, tapi responnya minim. Masyarakat menyebut kami mandul, dan saya tidak bisa bantah,” ungkapnya jujur.

Ia menilai situasi ini sebagai potret lemahnya integrasi antara fungsi pengawasan legislatif dan penegakan hukum oleh eksekutif dan aparat. Padahal, dampaknya sangat nyata terhadap lingkungan dan keselamatan warga sekitar wilayah tambang.

“Ini bukan lagi soal teknis reklamasi, tapi soal keberanian dan integritas dalam menegakkan aturan,” ujarnya.

Meski demikian, Salehuddin masih menyimpan harapan. Ia optimistis jika Gubernur Kaltim, aparat penegak hukum, dan kementerian teknis bersinergi dengan serius, maka tata kelola sumber daya alam bisa diperbaiki.

“Kalau sekarang tidak ada tindakan tegas, ke depan kita akan mewariskan warisan ekologis yang berbahaya. Tapi saya percaya, dengan komitmen gubernur dan gerak cepat Kejati, ini bisa berubah,” pungkasnya. (W/ADV/SR).

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified