Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
DPRD Balikpapan Minta BPPDRD Buka Data Pembayaran Tunggakan Pajak RM Padang Upik
Advertorial
2 min baca 12 Okt 2026, 14:43 WITA
Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik. (Foto: wartapedia.co.id/SR)

DPRD Balikpapan Minta BPPDRD Buka Data Pembayaran Tunggakan Pajak RM Padang Upik

957 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, BALIKPAPAN – Kejelasan perkembangan pembayaran tunggakan pajak Rumah Makan Padang Upik senilai Rp3 miliar menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Japar Sidik.

Ia meminta Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPPDRD) menyampaikan laporan secara terbuka mengenai jumlah tunggakan yang telah dibayarkan, sisa kewajiban, hingga jadwal pelunasan berikutnya.

Japar mengungkapkan, hingga kini DPRD belum mengetahui secara pasti berapa besar pembayaran cicilan yang telah masuk ke kas daerah dan berapa sisa tunggakan yang masih harus diselesaikan.

“Kami ingin mengetahui secara jelas, berapa yang sudah dibayarkan dan berapa lagi sisa kewajiban yang harus diselesaikan. Jangan sampai perkembangan pembayarannya tidak terpantau,” ujar Japar, Senin (12/10/2026).

Menurutnya, informasi tersebut penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelesaian piutang pajak sekaligus memastikan komitmen wajib pajak benar-benar dilaksanakan.

“BPPDRD harus menyampaikan laporan secara berkala. Dengan begitu, kita bisa mengetahui apakah wajib pajak benar-benar menjalankan kesepakatan pembayaran atau justru mengalami kendala,” katanya.

Ia menilai, transparansi data menjadi bagian penting dalam proses penagihan. Dengan adanya laporan yang jelas dan terukur, pemerintah maupun DPRD dapat mengetahui perkembangan pembayaran serta menentukan langkah yang perlu dilakukan apabila terjadi keterlambatan.

“Jangan hanya disampaikan nilai total tunggakannya. Rincian cicilan yang sudah masuk, sisa pembayaran, dan target pelunasannya juga harus jelas,” tegasnya.

Japar menegaskan, penyelesaian piutang pajak harus menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Setiap pajak yang menjadi hak daerah harus diupayakan masuk ke kas daerah. Ini menyangkut pendapatan yang nantinya digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya.

Japar berharap BPPDRD dapat meningkatkan keterbukaan informasi sekaligus memperkuat koordinasi dengan DPRD agar penyelesaian tunggakan pajak Rumah Makan Padang Upik dapat dipantau secara jelas hingga lunas. (W/ADV/SR)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.255,55 +0,01% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.095,59 -0,12% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,11 0,00% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,67 +0,16% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.738,66 +0,08% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.255,55

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified