wartapedia.co.id, PPU – Dorongan percepatan pemekaran wilayah administratif di Penajam Paser Utara (PPU) kembali ditegaskan oleh DPRD melalui Komisi I.
Anggota Komisi I, Muhammad Bijak Ilhamdani menyebut, berdasarkan kajian yang telah dilakukan, sejumlah desa dinilai sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan, sementara sebagian lainnya masih terkendala secara teknis maupun administratif.
“Kalau dari kajian, sudah ada beberapa desa yang bisa dimekarkan. Menurut kita, ada juga yang masih terkendala 50 persen, dan ada yang sama sekali tidak bisa. Itu sudah ada kajiannya,” ujar Bijak.
Upaya pemekaran desa dan kecamatan ini sebelumnya telah dibahas sejak akhir tahun lalu. Namun hingga memasuki kuartal kedua tahun ini, progresnya dinilai belum cukup signifikan. Komisi I menilai bahwa keterlambatan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi salah satu hambatan utama.
Bijak menegaskan pentingnya langkah konkret untuk membawa hasil kajian yang telah ada ke Kemendagri agar menjadi acuan dalam menyusun strategi lanjutan.
Menurutnya, kesiapan dokumen akan menjadi kunci saat melakukan audiensi ke pemerintah pusat, sehingga proses pembahasan Peraturan Daerah (Perda) bisa dimulai tepat waktu.
“Nanti tinggal kita cocokan agar saat ke Kemendagri ini, barang jadi semua. Sehingga nanti di bulan Agustus, teman-teman non-Banggar yang tergabung dalam pansus sudah bisa membahas Perdanya, dan di akhir tahun kita sudah bisa punya desa dan kecamatan baru,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pembentukan desa dan kecamatan baru merupakan agenda strategis DPRD untuk mendorong pelayanan publik yang lebih optimal seiring bertambahnya jumlah penduduk dan perkembangan wilayah, terutama sebagai dampak dari pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah sekitar. (W/ADV/S)





