wartapedia.co.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mendesak penindakan hukum tegas terhadap aktivitas tambang ilegal di kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, menyebut perusakan kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) seluas 3,26 hektare tersebut sebagai kejahatan lingkungan yang mencoreng marwah akademik dan mengancam masa depan pendidikan di Bumi Etam.
“Hutan ini kebanggaan rakyat Kaltim. Di sinilah mahasiswa belajar dan melakukan riset. Pelakunya harus diproses hukum. Jangan sampai kita jadi bahan cemoohan karena tak tegas,” tegas Jahidin, Selasa (1/7/2025).
Tambang ilegal tersebut berada di dalam kawasan KHDTK seluas 299,03 hektare yang telah ditetapkan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.241/MENLHK/SETJEN/PLA.0/6/2020. Sejumlah alat berat dilaporkan beroperasi, membuka vegetasi, dan merusak fungsi ekologis hutan.
Menanggapi kasus ini, DPRD Kaltim akan segera menggelar rapat lintas komisi. Komisi I akan fokus pada aspek hukum, Komisi III pada persoalan pertambangan, dan Komisi IV pada dampak lingkungan.
“Kami ingin rekomendasi yang kuat keluar dari DPRD. Ini bukan hanya soal lahan, tapi soal kehormatan lembaga pendidikan dan martabat masyarakat Kaltim,” ujar legislator dari Fraksi PKS itu.Pihak Universitas Mulawarman sebelumnya telah melaporkan kejadian ini kepada Balai Gakkum KLHK Wilayah Kalimantan serta Gubernur Kaltim. Namun, hingga kini, belum ada tindakan tegas yang diumumkan secara publik.
Jahidin meminta agar proses hukum berjalan transparan dan kawasan yang dirusak segera direhabilitasi. Ia menegaskan, hutan pendidikan bukan sekadar ruang hijau, melainkan laboratorium hidup bagi mahasiswa, terutama dari Fakultas Kehutanan.
“Jangan gadaikan hutan pendidikan demi keuntungan ekonomi jangka pendek. Ini ruang belajar yang tak tergantikan,” ucapnya.Jahidin berharap kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola kehutanan dan memperjelas batas perlindungan kawasan pendidikan dari aktivitas pertambangan ilegal.
“Jika dibiarkan, ini bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga mempermalukan diri sendiri. Masyarakat menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji,” pungkasnya. (W/ADV/SR)





