wartapedia.co.id, SAMARINDA – Rencana peluncuran program Sekolah Rakyat di Kota Samarinda mulai memantik perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Legislator Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai minimnya kesiapan teknis di lapangan bisa berdampak fatal bagi kelangsungan program yang merupakan inisiatif langsung dari pemerintah pusat.
Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yang ditunjuk sebagai lokasi utama program disebut belum memiliki fasilitas dasar yang memadai. Darlis mengungkapkan, hingga pertengahan Juli 2025, sarana vital seperti tempat tidur, meja, dan perlengkapan belajar belum juga tersedia.
“Gedungnya memang sudah ada, tapi isinya kosong. Tidak ada fasilitas pendukung bagi peserta didik. Padahal waktu pelaksanaan tinggal sebentar lagi,” ungkap Darlis, Selasa (22/7/2025).
Ia mengingatkan, ketidaksiapan ini bukan hanya soal teknis, tetapi bisa berdampak pada hilangnya kepercayaan pemerintah pusat. Jika progres penyediaan sarana tak kunjung dipercepat, bukan tidak mungkin program dialihkan ke daerah lain yang dianggap lebih siap secara logistik dan kelembagaan.
“Program ini dibiayai penuh oleh APBN dan menjadi prioritas nasional. Banyak daerah yang ingin mengadopsi, tapi kita justru lambat menyiapkan. Sayang sekali kalau kesempatan ini hilang,” ucapnya.
Menurutnya, lambannya penyiapan fasilitas juga diperparah oleh renovasi gedung yang belum dimulai. Bahkan, kata Darlis, vendor pelaksana baru akan memulai pengerjaan pada pekan ketiga Juli.
“Harusnya perencanaan sudah tuntas sejak jauh-jauh hari. Sekarang waktunya mepet, dan pelaksanaan belum siap. Kalau tidak segera dibenahi, ini bisa jadi kegagalan bersama,” tegasnya.
Darlis juga menegaskan bahwa tugas pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada Dinas Sosial Kaltim. Ia mendesak seluruh jajaran pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota, ikut turun tangan agar program tidak sekadar menjadi proyek simbolik.
“Dinsos memang leading sector, tapi tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada dukungan lintas OPD dan lintas level pemerintahan. Kita kejar waktu,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Kaltim dijadwalkan menggelar rapat kerja lintas sektor untuk mengevaluasi sejauh mana kesiapan teknis dan anggaran yang telah dilaksanakan. Pihaknya ingin memastikan bahwa semua kebutuhan telah terpetakan secara rinci sebelum program dimulai pada pertengahan Juli.
“Kami ingin mendengar langsung progresnya. Jangan sampai nanti ketika hari H, programnya jalan tapi fasilitasnya belum layak. Itu akan memalukan,” tandas Darlis.
DPRD berharap, jika seluruh pihak bergerak cepat dan terkoordinasi, Kaltim tetap dapat menjadi tuan rumah pelaksanaan Sekolah Rakyat yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat rentan. (W/ADV/SR).





