AdvertorialDPRD KALTIM

DPRD Kaltim Dorong Edukasi Publik Soal Proses Program Prioritas Pemprov

wartapedia.co.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya pemahaman publik terhadap tahapan pelaksanaan program-program prioritas yang digagas Pemerintah Provinsi. Menurut lembaga legislatif, keterbukaan informasi dan komunikasi aktif adalah kunci sukses program, terutama di sektor pendidikan dan layanan dasar.

Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa masyarakat perlu mendapat informasi utuh tentang bagaimana sebuah program dirancang, dianggarkan, hingga dilaksanakan. Hal ini merespons tingginya ekspektasi publik terhadap percepatan realisasi program seperti pendidikan gratis atau Gratispol dan Jospol.

“Banyak masyarakat berharap hasilnya instan. Tapi realisasinya itu melalui tahapan perencanaan, pembahasan anggaran, hingga pelaksanaan teknis. Pemahaman publik terhadap proses ini perlu dibangun,” ujar Ekti, Rabu (4/6/2025).

Ekti menegaskan bahwa DPRD tetap berkomitmen mengawal visi-misi kepala daerah, namun dalam waktu yang sama mengajak semua pihak untuk realistis melihat keterbatasan anggaran dan regulasi yang berlaku.

Salah satu program prioritas yang saat ini menjadi perhatian DPRD Kaltim adalah pendidikan gratis untuk mahasiswa baru di Kaltim. Ia memastikan bahwa program ini mulai diimplementasikan pada 2025 dan telah masuk dalam struktur belanja daerah.

“Mulai tahun ini, mahasiswa baru akan mulai merasakan manfaatnya. Tapi ini bukan selesai dalam semalam. APBD 2026 juga akan memperkuat alokasi anggarannya,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

Ia menambahkan, komunikasi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat sangat diperlukan agar program tidak hanya berjalan, tapi juga dipahami dan diawasi bersama.

“DPRD tidak hanya berperan mengesahkan anggaran, tapi juga menjaga agar pelaksanaannya tetap sesuai arah. Edukasi publik adalah bagian dari pengawasan partisipatif,” tegasnya.

DPRD Kaltim, kata Ekti, terus mendorong agar setiap program prioritas dijalankan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi. Ia berharap ke depan, pendekatan yang lebih inklusif dan edukatif bisa meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan. (W/ADV/SR).