wartapedia.co.id, SAMARINDA – Isu lingkungan hidup di Kalimantan Timur kembali mengemuka, namun kali ini bukan soal penanaman pohon atau seremonial peringatan. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, mendorong agar peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia dijadikan momentum untuk menegakkan hukum terhadap perusahaan pelanggar aturan lingkungan, bukan hanya kampanye simbolik.
“Peringatan lingkungan hidup tak boleh berhenti di baliho dan spanduk. Kita butuh tindakan nyata, terutama dalam menindak perusahaan yang sudah berulang kali mencemari lingkungan,” kata Sarkowi, Senin (23/6/2025).
Ia menyebut, sejumlah perusahaan di Kaltim terus-menerus mendapat rapor merah karena pencemaran lingkungan, namun sanksi administratif kerap berhenti di meja teguran. Sarkowi mendesak agar Pemerintah Provinsi Kaltim mulai mempertimbangkan langkah tegas seperti pembekuan atau pencabutan izin.
“Kalau pelanggaran terus berulang dan tidak ada perubahan, maka langkah paling logis adalah pencabutan izin. DPRD siap mengusulkan itu,” tegasnya.
Menurut politisi Partai Golkar tersebut, meskipun kewenangan penuh atas izin beberapa sektor ada di pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap bisa mengirimkan rekomendasi dan mendorong tindakan hukum lebih lanjut. DPRD, kata dia, siap menjadi kanal pengawasan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan tidak dikorbankan demi investasi jangka pendek.
Di sisi lain, Sarkowi juga menyoroti rendahnya kesadaran publik terhadap pengelolaan sampah, terutama plastik. Edukasi yang masif, kata dia, harus berjalan seiring dengan kebijakan. “Kalau kita terus abai terhadap sampah plastik, bukan hanya estetika kota yang rusak, tapi juga ekosistem jangka panjang,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran aktif semua pihak, dari rumah tangga, pemerintah daerah, hingga dunia industri. “Kesadaran menjaga lingkungan tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada keteladanan dari pemerintah dan ketegasan terhadap pelanggar,” pungkasnya. (W/ADV/SR).





