wartapedia.co.id, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Husni Fahruddin, menyoroti penurunan APBD Kaltim dari sekitar Rp21 triliun menjadi Rp15 triliun pada 2026, menilai kondisi ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Husni menjelaskan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masih sangat bergantung pada sektor sumber daya alam (SDA). Padahal, di luar sektor tersebut terdapat potensi pajak lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah.
“Ketergantungan kita di Kukar masih besar pada SDA. Padahal ada potensi lain yang bisa menopang PAD,” ujarnya.
Ia menyoroti sektor pertambangan serta perusahaan besar yang beroperasi di Kukar sebagai sumber pajak yang belum tergali secara optimal, mulai dari pajak kendaraan operasional, alat berat, hingga pajak bahan bakar minyak (BBM).
“Perusahaan berbasis SDA pasti menggunakan banyak kendaraan dan alat berat, dan itu punya potensi pajak,” jelasnya.
Menurut Husni, jika pemerintah provinsi mampu memaksimalkan potensi tersebut, hasilnya akan kembali didistribusikan ke kabupaten/kota. Oleh karena itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
“Pemkab harus ikut aktif menginventarisasi potensi pajak. Jangan hanya menunggu dari provinsi,” tegasnya.
Husni berharap optimalisasi pajak daerah dan kerja sama antarpemerintah menjadi strategi utama dalam menjaga kondisi fiskal Kaltim, khususnya di tengah turunnya APBD secara signifikan pada 2026. (W/ADV/SR)





