wartapedia.co.id, SAMARINDA – Permasalahan longsor di Kilometer 28 Desa Batuah, Kabupaten Kutai Kartanegara, terus menjadi perhatian serius DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menekankan pentingnya transparansi informasi dan kerja sama semua pihak dalam mencari akar persoalan dan solusi atas bencana yang merusak sedikitnya 22 rumah warga tersebut.
“Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu perspektif. Semua pihak harus duduk bersama, terbuka, dan jujur terhadap data dan fakta di lapangan,” ujar Reza saat ditemui usai pertemuan di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/6/2025).
Hingga kini, polemik masih terjadi terkait penyebab longsor. Warga terdampak melalui Aliansi Bersama Rakyat Tani Jaya Bersatu menduga aktivitas tambang batubara PT BSSR menjadi pemicu utama. Namun, Dinas ESDM Kaltim merujuk hasil kajian Universitas Mulawarman (Unmul) yang menyimpulkan bahwa longsor murni disebabkan oleh faktor alam.
Reza menilai perbedaan pandangan ini tak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa upaya penyamaan persepsi melalui dialog terbuka. “Perlu ada kejujuran akademik, kepekaan sosial, dan pendekatan kolaboratif dari pemerintah, DPRD, akademisi, dan warga. Bencana ini bukan hanya soal data teknis, tapi juga menyangkut rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kaltim bersama Dinas ESDM, Pemkab Kukar, Pemerintah Desa Batuah, BPPJN, dan Unmul akan melakukan peninjauan lapangan secara langsung pada Selasa (24/6/2025). DPRD berharap semua pihak membawa data masing-masing dan terbuka terhadap hasil temuan baru.
“Kami tidak dalam posisi menghakimi. DPRD hadir sebagai pengawal aspirasi warga dan fasilitator untuk memastikan semua proses berjalan adil dan proporsional. Jika ada data tandingan dari masyarakat, harus dikaji juga secara ilmiah,” tutur Reza.
Politikus Partai Gerindra itu juga mengingatkan bahwa penanganan pascabencana tidak cukup hanya menyangkut perbaikan fisik, tetapi juga pemulihan sosial warga terdampak.
“Trauma masyarakat, kehilangan tempat tinggal, sampai ketidakpastian penyebab, semua itu harus dijawab dengan empati dan langkah konkret. Karena itu kami mendorong penanganan terpadu yang melibatkan semua unsur,” pungkasnya. (W/ADV/SR).





