wartapedia.co.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Mulawarman (Unmul) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang berlangsung di Kota Balikpapan. Kolaborasi ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat peran akademisi dalam mendukung proses legislasi dan pengambilan kebijakan publik di daerah.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, yang hadir dalam penandatanganan, menyebut kemitraan ini tidak berhenti pada tataran formalitas, tetapi diarahkan untuk menciptakan ruang dialog yang produktif antara lembaga legislatif dan komunitas kampus. Hal ini meliputi pelaksanaan seminar, lokakarya, hingga kajian strategis kebijakan daerah.
“Kami menyadari pentingnya dukungan akademis dalam menyusun regulasi yang relevan dan solutif. Kolaborasi ini menjadi wujud keterbukaan DPRD terhadap masukan berbasis riset dan data,” ujar Ekti, Jumat (25/7/2025).
Menurutnya, kompleksitas isu pembangunan di Kalimantan Timur mulai dari pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM, hingga dampak pembangunan IKN membutuhkan pendekatan lintas ilmu dan perspektif.
Sementara itu, Rektor Unmul, Prof. Abdunnur, menyampaikan bahwa kampus siap menjadi mitra aktif dalam memperkaya proses legislasi dan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya membangun komunikasi dua arah antara institusi pendidikan tinggi dan pengambil kebijakan.
“Unmul memiliki sumber daya akademik yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan daerah. Kami ingin hadir bukan hanya sebagai pengamat, tapi sebagai bagian dari solusi,” tegas Prof. Abdunnur.
Kerja sama ini juga membuka peluang bagi mahasiswa dan dosen untuk terlibat dalam program magang, riset kolaboratif, hingga penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah (ranperda). Selain itu, DPRD dan Unmul akan menginisiasi forum bersama untuk membahas isu-isu strategis di Kaltim secara rutin.
Ekti menambahkan, DPRD Kaltim tengah mendorong penguatan kapasitas internal lembaga, termasuk melalui pelatihan dan studi kebijakan. Dengan keterlibatan perguruan tinggi, ia optimistis kebijakan publik yang dihasilkan akan lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap produk kebijakan yang dilahirkan DPRD benar-benar memiliki landasan akademis dan mampu menjawab kebutuhan rakyat,” pungkasnya. (W/ADV/SR).
