wartapedia.co.id, SAMARINDA – Program pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur disambut positif sebagai langkah progresif menuju pendidikan tinggi yang lebih inklusif. Namun, di balik antusiasme publik, DPRD Kaltim mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pengajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik agar program ini tidak kehilangan arah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa penghapusan biaya kuliah bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menekankan, kualitas dosen, fasilitas kampus, serta nasib tenaga pendidik harus tetap menjadi prioritas dalam eksekusi kebijakan.
“Jangan sampai karena euforia gratis UKT, kita lupakan kualitas. Apa gunanya bebas bayar kuliah kalau dosennya kekurangan, laboratorium tak layak, dan sistem pendidikannya stagnan?” ujar Darlis, Rabu (25/6/2025).
Ia mengingatkan, pendidikan yang bermutu hanya bisa dicapai bila para tenaga pengajar didukung secara profesional dan finansial. Tanpa itu, tujuan strategis mencetak SDM unggul dikhawatirkan justru melenceng.
“Kualitas mengajar itu tidak datang dari ruang kosong. Kalau guru dan dosen hidup pas-pasan, bagaimana bisa fokus meningkatkan kualitas?” lanjutnya.
DPRD juga menyoroti minimnya perhatian terhadap guru honorer. Menurut Darlis, masih banyak guru non-ASN yang belum terakomodasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ia menyayangkan praktik sejumlah sekolah yang justru menyembunyikan keberadaan tenaga honorer demi mengejar nilai akreditasi.
“Tenaga honorer ini nyata kontribusinya di kelas. Jangan dikorbankan hanya karena formalitas akreditasi. Pemerintah harus jujur dan akomodatif,” tegasnya.
Komisi IV mendorong Pemprov Kaltim agar program pendidikan gratis diimbangi dengan pembenahan menyeluruh, terutama pada aspek pendanaan kualitas, rekrutmen dosen berkualifikasi, serta peningkatan infrastruktur kampus.
“Kebijakan ini bagus, tapi jangan setengah jalan. Gratis UKT harus diikuti dengan lonjakan kualitas. Itulah barulah disebut pembangunan pendidikan,” tutup Darlis. (W/ADV/SR).
