wartapedia.co.id, SAMARINDA – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 memasuki fase krusial. DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menggelar rapat intensif di Balikpapan, dengan menekankan pentingnya sinkronisasi data dan evaluasi arah kebijakan fiskal ke depan.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa proses verifikasi bersama menjadi penentu akurasi laporan, sekaligus dasar dalam menyusun postur APBD tahun anggaran berikutnya.
“Pertanggungjawaban ini bukan sekadar laporan akhir tahun, tapi cerminan akuntabilitas dan rambu bagi perencanaan selanjutnya. Semua angka harus diuji silang agar valid dan objektif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti sejumlah tekanan struktural dalam penerimaan daerah. Ia menyebut fluktuasi tajam harga batu bara sebagai ancaman terhadap kestabilan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, ketidakjelasan penetapan Nilai Jual Alat Berat (NJAB) dan mandeknya penyaluran beasiswa stimulan juga menjadi perhatian serius.
“Jangan terlalu nyaman bergantung pada bagi hasil. Pemerintah harus bersiap mengencangkan ikat pinggang. Kita butuh strategi diversifikasi pendapatan yang lebih konkret,” tegas Hasan.
Menurutnya, ketahanan fiskal hanya bisa dicapai jika ada keberanian mengevaluasi kebijakan, memperluas basis pendapatan, serta memastikan efektivitas program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.
DPRD pun menekankan perlunya sinergi antar-lembaga agar penyesuaian anggaran tidak menimbulkan guncangan sosial. Semua belanja harus diarahkan pada program prioritas yang memberikan dampak luas, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Pembahasan ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan persepsi antara legislatif dan eksekutif dalam menghadapi dinamika fiskal 2025, serta memperkuat komitmen terhadap transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. (W/ADV/SR).





