wartapedia.co.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur mengingatkan agar setiap kebijakan terkait penutupan atau pengaturan alur Sungai Mahakam harus sejalan dengan keputusan pemerintah pusat. Langkah sepihak oleh pemerintah daerah dinilai tidak dibenarkan dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum maupun administratif.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa Sungai Mahakam merupakan jalur strategis nasional yang kewenangan pengelolaannya tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh daerah.
“Kalau penutupannya sudah diputuskan oleh pemerintah pusat, silakan. Tapi kalau daerah bertindak sendiri, itu tidak dibenarkan dan tentu kami menolak,” tegas Hasanuddin. Kamis (27/11/2025)
Ia menjelaskan, Sungai Mahakam tidak hanya berfungsi sebagai jalur transportasi dan aktivitas ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan nasional, termasuk pengelolaan sumber daya air dan lalu lintas sungai. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus melalui koordinasi lintas kewenangan.
Hasanuddin menilai, persoalan banjir dan tata kelola Sungai Mahakam memang membutuhkan penanganan serius. Namun solusi yang ditempuh harus terkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan yang diambil tidak saling bertabrakan.
“Dengan koordinasi yang baik, kita berharap penanganan Sungai Mahakam dan persoalan banjir bisa dilakukan lebih efektif dan berkesinambungan,” ujarnya.
DPRD Kaltim, lanjut Hasanuddin, mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif berkomunikasi dengan kementerian terkait sebelum mengambil langkah strategis. Hal tersebut penting agar upaya penanganan banjir tetap berada dalam koridor hukum dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat Kalimantan Timur.
Ia juga menekankan bahwa DPRD Kaltim siap mendukung kebijakan yang telah diputuskan pemerintah pusat, selama bertujuan untuk kepentingan publik dan dilakukan melalui mekanisme yang benar. (W/ADV/SR)
