wartapedia.co.id, SAMARINDA – Komitmen DPRD Kalimantan Timur dalam mendukung program pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat kembali diperlihatkan dalam pendampingan penyerahan program Gratispol dan Jospol di Ballroom SM Tower, Tanjung Redeb, Rabu (16/7/2025). Tiga legislator Kaltim Syarifatul Sya’diah, Apansyah, dan Husin Djufrie turut mendampingi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji dalam agenda tersebut.
Program Gratispol dan Jospol merupakan wujud konkret keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang selama ini berada dalam lapisan tersembunyi pelayanan publik, seperti marbut masjid, guru agama, penjaga rumah ibadah non-Muslim, serta tenaga pendidik non-ASN. DPRD Kaltim memastikan bahwa pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kehadiran kami di sini bukan sekadar seremonial. Ini bentuk komitmen legislatif untuk memastikan setiap program pemerintah menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujar Syarifatul.
DPRD Kaltim melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan representasi terus mendorong agar program berbasis pengabdian seperti Gratispol dan Jospol tidak hanya hadir sebagai simbol politik, tetapi menjadi kebijakan berjangka panjang yang konsisten dilaksanakan.
Apansyah menekankan bahwa keberlangsungan program ini sangat bergantung pada kemauan politik dan dukungan lintas kelembagaan. Karena itu, sinergi antara eksekutif dan legislatif harus terus diperkuat agar program menyentuh seluruh kabupaten/kota secara merata.
“Insentif yang diberikan harus menjangkau semua wilayah, termasuk pelosok, agar keadilan sosial benar-benar terwujud,” ujarnya.
Sementara itu, Husin Djufrie menyoroti bahwa keberhasilan Gratispol dan Jospol tidak hanya diukur dari nominal bantuan, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan masyarakat penerima manfaat.
DPRD Kaltim menegaskan, program sosial berbasis nilai keagamaan dan kesejahteraan seperti ini adalah investasi penting dalam membangun masyarakat yang kuat secara spiritual dan stabil secara ekonomi. Pendampingan dari lembaga legislatif adalah bukti bahwa pembangunan tidak bisa berjalan sendiri, melainkan harus ditopang oleh kolaborasi yang setara dan berkesinambungan. (W/ADV/SR).





