wartapedia.co.id, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi segera menetapkan tarif retribusi atas operasional Hotel Atlit di Samarinda, menyusul perubahan status aset tersebut dari wisma menjadi hotel pasca-renovasi besar.
Sapto menegaskan pentingnya segera mengaktifkan tarif resmi agar bangunan tidak kembali menjadi aset tidak produktif.
“Hotel ini sudah tidak bisa lagi diperlakukan sebagai wisma. Bangunannya modern, fasilitas lengkap, jadi harus ada skema retribusi yang berjalan meskipun regulasi rinci masih dalam proses,” kata Sapto, Rabu (4/6/2025).
Ia mengingatkan, penundaan penetapan tarif justru bisa membuka celah terjadinya kebocoran pendapatan daerah. Maka itu, menurutnya, penggunaan tarif sementara dengan dasar hukum yang ada saat ini dinilai lebih bijak ketimbang membiarkan aset berjalan tanpa kontribusi fiskal.
Hotel Atlit merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim yang memiliki delapan lantai dan 273 kamar. Dulunya bangunan ini dibangun untuk kebutuhan PON XVII tahun 2008, namun mangkrak selama lebih dari satu dekade sebelum direvitalisasi pada 2024 dengan dana APBD sebesar Rp111,2 miliar.
Kini, setelah selesai direvitalisasi, hotel tersebut digunakan sebagai tempat penginapan delegasi dalam ajang Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Nasional.
“Hotel ini sudah representatif secara fisik. Kalau tidak segera diatur sistem retribusinya, kita akan kehilangan peluang pendapatan,” tegas Sapto.
Inspeksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, bersama sejumlah anggota lainny beberapa waktu lalu. Mereka meninjau langsung seluruh lantai dan fasilitas Hotel Atlit guna memastikan kesiapan operasional dan potensi ekonominya.
DPRD Kaltim juga menegaskan akan terus mengawal proses legalisasi tarif dan mendorong pemanfaatan optimal seluruh aset milik Pemprov. “Kami tidak ingin aset besar seperti ini dibiarkan tidak menghasilkan. Ini harus dimaksimalkan untuk mendukung PAD,” tutup Sapto. (W/ADV/SR).
