wartapedia.co.id, SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur mengkritik rencana pemerintah pusat yang akan melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan tersebut dinilai berpotensi merugikan daerah, khususnya masyarakat Kalimantan Timur yang selama ini menjadi salah satu penyumbang besar pendapatan negara.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menegaskan bahwa Kalimantan Timur selama ini selalu menjaga stabilitas dan suasana kondusif, meski memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian nasional.
“Kaltim selama ini selalu menjaga suasana kondusif. Tapi bukan berarti hak masyarakat bisa dikurangi,” tegas Samsun. Rabu (26/11/2025)
Ia menilai, DBH merupakan hak daerah yang harus dikembalikan secara adil kepada masyarakat, terutama untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan di wilayah penghasil sumber daya alam.
Samsun juga menanggapi potensi reaksi publik terhadap kebijakan tersebut. Menurutnya, DPRD tidak bisa membatasi ruang masyarakat untuk menyampaikan aspirasi apabila kebijakan yang diambil dinilai merugikan daerah.
“Kami tidak bisa menghalangi masyarakat jika mereka ingin menyampaikan aspirasi,” ujarnya.
DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali rencana pemotongan DBH tersebut dan membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah, agar kebijakan yang diambil tetap berkeadilan serta mempertimbangkan kontribusi besar Kalimantan Timur bagi negara. (W/ADV/SR)
