Notice: Fungsi WP_List_Util::pluck ditulis secara tidak benar. Nilai untuk input array harus berupa objek atau array. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.2.0.) in /home/u1083853/public_html/wartapedia.co.id/wp-includes/functions.php on line 6260
Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
DPRD Kaltim Minta BPJS Kesehatan Warga Kurang Mampu Ditanggung Pemprov
Advertorial
2 min baca 30 Jan 2023, 20:57 WITA
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Puji Setyowati. (Foto: Ist)

DPRD Kaltim Minta BPJS Kesehatan Warga Kurang Mampu Ditanggung Pemprov

1.3K dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Puji Setyowati meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan warga yang kurang mampu ditanggung oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

“Kami meminta ada anggaran dari Pemprov yang dialokasikan untuk  menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga Kaltim yang kurang mampu,” ucapnya saat diwawancarai para wartawan, Senin (30/1/2023).

Perempuan yang akrab disapa Puji itu menjelaskan hal ini disampaikan agar tidak ada lagi kejadian orang miskin yang tidak dilayani karena administrasi pembayaran BPJS miliknya tertunggak belum dibayar.

Ketua Fraksi Partai Demokrat – Nasdem DPRD Kaltim itu menginginkan semua masyarakat Kaltim dapat terjamin melalui BPJS Kesehatan, karena kepesertaan dalam BPJS Kesehatan salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kaltim dan dapat memberikan kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Lebih lanjut, Puji menerangkan seperti kasus yang dialami oleh warga Balikpapan yang tidak terlayani dengan baik oleh rumah sakit karena permasalahan administrasi BPJS Kesehatan menyebabkan pasien lambat tertangani sehingga meninggal dunia beberapa waktu lalu, semoga tidak terulang kembali.

“Sangat disayangkan sistem pelayanan rumah sakit yang terikat dengan program BPJS Kesehatan tidak ditangani dengan cekatan. Seharusnya ada perwakilan petugas BPJS Kesehatan yang hadir sebagai sentra pelayanan jaminan kesehatan di setiap rumah sakit,” terangnya.

Dia juga mengatakan, kasus serupa yang tidak tertangani karena adanya tunggakan pembayaran, bukan hanya terjadi di Kaltim, sehingga menjadi bahan evaluasi berharga bagi pemerintah daerah untuk tanggap terhadap permasalahan tersebut.

Legislator Kaltim itu mengungkapkan, pihak BPJS juga seharusnya berupaya mencari tahu kronologis kenapa pasien tidak bisa membayar iuran hingga menunggak, bisa jadi karena suaminya tidak bekerja lagi atau memang sudah tidak mampu membayar sebab penghasilan tidak bisa menutupi pembayaran iuran BPJS.

Politisi perempuan itu merekomendasikan agar pihak BPJS Kesehatan melakukan subsidi silang, dikarenakan sebagian besar peserta BPJS Kesehatan adalah para aparatur sipil negara (ASN) dan juga pegawai-pegawai swasta yang iurannya sudah secara otomatis dipotong dari instansi tempat bekerja.

“Ya Kami meminta Pemerintah Provinsi Kaltim bagaimanapun strateginya, dapat menganggarkan iuran BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu,” tutup Puji. (MF/Adv/DPRDKaltim)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.255,55 +0,01% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.095,59 -0,12% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,11 0,00% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,67 +0,16% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.738,66 +0,08% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.255,55

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified