wartapedia.co.id, SAMARINDA – Kurangnya keterlibatan DPRD Kaltim terhadap penyusunan sejumlah kebijakan strategis oleh Pemprov Kaltim mendapatkan sorotan. Khususnya program Sekolah Rakyat yang digagas melalui surat edaran dari Menteri Dalam Negeri.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mengingatkan agar kejadian serupa dengan terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 Tahun 2020 tentang hibah dan bantuan sosial tidak kembali terulang.
Ia menilai, saat itu, keputusan diambil secara sepihak tanpa pembahasan dengan DPRD, yang kemudian menimbulkan dampak luas di masyarakat dan kesalahpahaman terhadap posisi lembaga legislatif.
“Kami pernah mengalami kesulitan saat Pergub 49 diberlakukan. Dampaknya besar di masyarakat, tapi kami yang justru disalahkan, padahal kami tidak terlibat dalam pembahasannya. Inilah yang kami ingin hindari ke depan,” ujar Demmu, Senin (26/5/2025).
Terkait wacana Sekolah Rakyat, ia mengungkapkan hingga kini DPRD belum menerima surat resmi maupun diajak berdiskusi oleh pihak eksekutif. Menurutnya, pentingnya komunikasi dan koordinasi kepada DPRD, terlebih jika nantinya diperlukan peraturan daerah (Perda) sebagai landasan hukum program tersebut.
“Kalau memang ada arahan untuk menyusun Perda, kami di DPRD sangat terbuka. Kirim saja suratnya secara resmi, dan mari kita duduk bersama untuk membahasnya. Jangan sampai terkesan seperti jalan sendiri,” ujarnya.
Politikus PAN itu menyatakan bahwa selama ini DPRD tidak berniat menghalangi program-program yang seyogyanya berpihak kepada masyarakat. Sebaliknya, keterlibatan legislatif justru bertujuan agar kebijakan dapat dijalankan dengan lebih transparan dan akuntabel.
“Kami tidak sedang ingin ikut campur lebih, dan tentu tidak ingin menghambat berjalannya program ini. Tapi kami adalah mitra pemerintah, dan dalam hal menyangkut kepentingan publik, DPRD seharusnya dilibatkan,” tutupnya. (W/ADV/SR).
