wartapedia.co.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur menyoroti lemahnya sistem pelaporan data infrastruktur dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun anggaran 2024. Hal ini dinilai menghambat proses evaluasi serta berpotensi menutup persoalan ketimpangan pembangunan antarwilayah.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPj, Agus Suwandy, mengatakan rendahnya nilai Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) yang hanya berada di angka 7,74 persen menunjukkan masih buruknya pencatatan dan penyajian data secara menyeluruh.
“Kami kesulitan menilai karena datanya tidak menjabarkan sektor atau wilayah mana yang sedang dibenahi. Ini harus dibenahi. Tanpa data yang jelas, bagaimana kita bisa merumuskan kebijakan yang tepat sasaran?” kata Agus, Senin (16/6/2025).
Selain IKLI, Agus juga menyoroti hasil penilaian Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dirilis Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Kalimantan Timur mencatat skor 3,37—di bawah rata-rata nasional yang mencapai 3,43. Bahkan pada pilar infrastruktur, Kaltim hanya meraih skor 2,89.
“Mahakam Ulu mendapat skor 1,71 dalam aspek infrastruktur. Ini menjadi bukti nyata ketimpangan pembangunan antarwilayah yang masih sangat tajam,” ungkapnya.
Meski begitu, Agus mencatat bahwa beberapa daerah seperti Paser, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Berau, Balikpapan, Samarinda, dan Bontang justru mencatat skor di atas rata-rata provinsi. Artinya, ada potensi yang berkembang, namun belum didukung pemerataan anggaran secara merata.
Pansus mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk menyediakan laporan tahunan infrastruktur yang bersifat detail dan mencakup distribusi proyek hingga ke tingkat kabupaten/kota.
“Pembangunan yang hanya berfokus pada daerah tertentu akan memperlebar ketimpangan. Kita butuh pendekatan afirmatif agar daerah tertinggal bisa mengejar ketertinggalan,” tegas Agus.
Ia menekankan pentingnya arah pembangunan yang tidak hanya mengandalkan angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan distribusi dan inklusivitas pembangunan.
“Pertumbuhan itu penting, tapi pemerataan lebih penting. Kaltim harus punya arah pembangunan yang berkualitas, bukan sekadar besar di angka, tapi menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” tutup Agus.
(W/ADV/SR)
