Langsung ke konten
Kamis, 19 November 2026
DPRD Kaltim Tegaskan: BanKeu Tak Efektif Masuk APBD-P, Infrastruktur Jadi Faktor Utama
Advertorial
2 min baca 15 Jul 2025, 12:57 WITA
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud. (Foto: Ist)

DPRD Kaltim Tegaskan: BanKeu Tak Efektif Masuk APBD-P, Infrastruktur Jadi Faktor Utama

883 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), H Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa Bantuan Keuangan (BanKeu) memang tidak efektif jika dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P). Ia menyebut, karakter BanKeu yang mayoritas menyasar sektor infrastruktur membuat pelaksanaannya sulit dituntaskan dalam jangka waktu singkat.

“Rata-rata BanKeu digunakan untuk proyek infrastruktur. Kalau hanya punya waktu tiga bulan, dikhawatirkan tidak selesai tepat waktu dan justru menimbulkan masalah baru,” jelas Hasanuddin Selasa (15/7/2025).

Selain itu, ia menyampaikan bahwa meski tidak ada perubahan besar dalam kamus pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD tahun ini, terdapat sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah penghapusan bantuan sektor pertanian, yang kini menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Senada dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim, Yusliando, menegaskan bahwa BanKeu, hibah, dan bansos tidak dihapus, namun memang tidak diprogramkan dalam APBD-P 2025. Hal ini merujuk pada keterbatasan waktu, efisiensi anggaran, serta fokus pembangunan daerah.

“Pertimbangannya karena keterbatasan anggaran dan waktu. Selain itu, arahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Permendagri juga mengutamakan pencapaian visi misi kepala daerah,” ungkapnya.

Yusliando menambahkan, fokus APBD-P 2025 diarahkan pada belanja langsung yang dinilai lebih cepat dieksekusi. Ini menjadi pola yang telah diterapkan selama tiga tahun terakhir demi menjaga efektivitas program.

Namun demikian, sektor kesehatan tetap mendapat perhatian. Beberapa rumah sakit provinsi, seperti RSUD AW Sjahranie di Samarinda dan RS Kanujoso Djatiwibowo di Balikpapan, tetap masuk dalam daftar penerima alokasi. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2025, meskipun bantuan untuk rumah sakit milik kabupaten/kota tidak lagi menjadi kewenangan provinsi.

“Yang masih bisa dibantu adalah RS milik provinsi. Sisanya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (W/ADV/SR).

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.263,97 +0,05% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.052,54 -0,21% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.160,37 -0,06% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,66 -0,01% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.739,79 +0,04% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.263,97

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified