wartapedia.co.id, PPU – Ketua Komisi II DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Thohiron, secara lugas menyatakan kekecewaannya terhadap skema penggantian Tenaga Harian Lepas (THL) dengan sistem Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang kini diterapkan oleh Pemerintah Daerah.
Ia menyebut, pola baru ini justru menjadi jebakan administratif yang mengelabui substansi penyerapan tenaga kerja lokal.
“Akhirnya kan ini menjadi akal-akalan saja. Mengakali sistem administrasi supaya THL ini tetap terakomodir,”ujar Thohiron dengan nada kritis saat menanggapi fenomena bergesernya pola rekrutmen di lingkungan birokrasi lokal.
Menurutnya, pola PJLP yang bergantung pada e-catalog justru menjauhkan rasa aman dan kepastian kerja yang selama ini masih dirasakan oleh para tenaga THL. Dalam sistem sebelumnya, kata dia, THL setidaknya memiliki posisi yang relatif jelas di suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Namun kini, status tersebut digantikan oleh mekanisme lelang terbuka berbasis katalog elektronik, yang tak memberi jaminan keterpakaian.
“Tetapi sistem ini menjadikan THL itu serba susah. Kalau dia kemarin berada di posisi dia sebagai THL, kan sudah punya jaminan bahwa jasanya akan dipakai,” katanya.
Bagi Thohiron, sistem PJLP menempatkan para pekerja lepas ini ke dalam ketidakpastian baru. Alih-alih memperbaiki transparansi dan efisiensi birokrasi, kebijakan ini justru meninggalkan persoalan baru dalam bentuk ketidakjelasan relasi kerja.
“Dengan pola ini, dia enggak punya jaminan karena dia dipost di e-catalog. Kalau dia perlu, akan dipakai,” ujar Thohiron lagi.
Masalah ini semakin pelik karena menurut pengamatannya, pola pengalokasian tenaga PJLP ke masing-masing OPD juga tidak dilakukan secara merata dan sistemik. Akibatnya, ada sektor pelayanan publik yang kekurangan tenaga, sementara mantan THL dibiarkan menggantung nasib di sistem daring.
“Dilematis karena pengalokasian kepada OPD,” tegasnya.
Lebih jauh, Thohiron menyebut kebijakan ini sebagai langkah kompromi yang setengah hati. Pemerintah, dalam pandangannya, seolah tidak ingin disalahkan karena tidak menyerap kembali para THL, namun juga tidak sepenuhnya membuka jalan agar mereka kembali bekerja secara layak dan terstruktur.
“Makanya, secara tidak langsung, ini mengakali supaya tidak terlalu disalahkan pemerintah ini dengan kondisi THL ini,” pungkasnya. (W/ADV/S)





