wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Paripurna ke-29 Masa Sidang III dengan agenda penyampaian Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Tahun Anggaran 2026, Senin (28/7/2025).
Rapat berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kukar dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kukar, Ahmad Yani.
Dalam sambutannya, Yani menegaskan bahwa proses penyampaian KUA-PPAS ini sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
Kata dia, berdasarkan Permendagri, penyampaian tersebut wajib dilakukan paling lambat bulan Juli. Kukar menjadi salah satu daerah yang dianggap taat asas dan taat aturan, karena telah menyerahkan KUA-PPAS tepat waktu.
“Kami sangat bersyukur karena jadwalnya sesuai dengan aturan. Ini adalah bentuk konsistensi dan komitmen antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menjalankan proses perencanaan anggaran,” ujarnya.
Nilai sementara dalam rancangan KUA-PPAS 2026 tercatat sebesar Rp7,3 triliun, angka yang disebut Yani sebagai fantastis untuk ukuran Kabupaten Kutai Kartanegara.
Ia membandingkan, dengan tahun-tahun sebelumnya ketika APBD Kukar sempat hanya berada di kisaran Rp5 hingga Rp6 triliun.
Meski masih bersifat sementara, Politikus PDI Perjuangan ini optimis bahwa angka tersebut berpotensi bertambah hingga menembus Rp10 triliun, apalagi jika melihat tren pendapatan dan defisit yang tidak terserap optimal pada tahun 2025.
“Ini masih hitungan awal, belum termasuk defisit anggaran tahun 2025. Jika dihitung secara realistis, bukan tidak mungkin APBD Kukar tahun 2026 bisa menembus angka Rp10 triliun,” jelasnya.
Namun yang terpenting menurut Yani adalah pemanfaatan anggaran yang tepat sasaran, khususnya pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat.
Pasalnya, infrastruktur jalan, jembatan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan fasilitas publik di kecamatan-kecamatan menjadi prioritas.
“Angka 7,3 triliun itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Jalan-jalan rusak harus diperbaiki, sekolah dan puskesmas yang rusak juga harus segera dibenahi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa estimasi angka Rp7,3 triliun masih merupakan perkiraan 60-70 persen dari total potensi anggaran.
Jika dikalkulasikan secara maksimal, menurutnya APBD Kukar tahun 2026 bisa mencapai 90 hingga 100 persen dari proyeksi total belanja.
“Kita berharap, agar sinergi eksekutif dan legislatif tetap terjaga, demi tercapainya visi besar Kukar Idaman Terbaik,” tutupnya. (W/ADV/JS)
