wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak terkait di Ruang Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Selasa (22/7/2025).
Agenda rapat membahas tindak lanjut hasil kunjungan kerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta serta implementasi solusi terhadap 481 tenaga honorer yang belum terakomodir dalam formasi ASN Tahun 2024.
Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani, yang memimpin langsung rapat, menegaskan bahwa penyelesaian nasib ratusan tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun merupakan komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD.
“Ini sudah jelas hasil konsultasi ke BKN, baik oleh Pak Bupati, Sekda, maupun Kepala BKPSDM. Kita harus menyelesaikan ini, karena ada 481 honorer kita yang tidak masuk Formasi 1 dan Formasi 2,” tegasnya.
Ahmad Yani menjelaskan, salah satu skema yang akan ditempuh adalah pengangkatan sebagai pegawai paruh waktu, meskipun dalam praktiknya akan difungsikan penuh waktu.
“Istilahnya paruh waktu, tapi kita akan perjuangkan agar mereka tetap bekerja penuh waktu. Harapannya, ini jadi bagian dari langkah mensejahterakan tenaga honorer kita yang sudah mengabdi puluhan tahun,” katanya.
Ia juga menyoroti ketimpangan dalam seleksi ASN yang terjadi selama ini, di mana banyak tenaga honorer senior justru tidak lolos seleksi, kalah bersaing dengan fresh graduate.
“Ada yang sudah 22 tahun mengabdi malah tidak lulus. Sementara yang baru dua tahun mengabdi bisa lolos. Ini kebijakan yang menurut saya tidak adil dan terpinggirkan,” jelasnya.
DPRD Kukar, lanjut Ahmad Yani, akan mengawal penuh kebijakan ini, termasuk dalam hal alokasi anggaran melalui APBD.
“Kita pastikan kebutuhan anggaran untuk mengangkat dan menggaji mereka masuk 100 persen di APBD. Ini menjadi tanggung jawab daerah, dan kita akan pastikan tidak ada yang terlewat,” ujarnya.
Selain itu, Politikus PDI Perjuangan ini menyatakan bahwa pihaknya juga mendorong agar 481 honorer yang akan diangkat nantinya tetap bekerja di tempat semula, tanpa dipindahkan ke daerah terpencil.
“Menempatkan mereka ke daerah terpencil bukan mensejahterakan, tapi malah membebani. Mereka harus bekerja di tempatnya sekarang,” pungkasnya. (W/ADV/JS)





