wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna menindaklanjuti persoalan kesenjangan insentif antara guru swasta dan guru negeri di Kukar, Senin (21/7/2025).
Acara berlangsung di Ruang Banmus DPRD Kukar dan dihadiri oleh perwakilan guru serta sejumlah pemangku kepentingan terkait.
Salah satu anggota Komisi IV DPRD Kukar, Syarifuddin, menyampaikan pandangan kritisnya dalam RDP tersebut. Ia menyoroti pentingnya keadilan dalam distribusi insentif tanpa harus menyeragamkan semuanya.
“Harapan Bapak-Ibu akan kita akomodir. Di Peraturan Bupati sudah dijelaskan bahwa guru negeri maupun swasta memiliki hak yang sama. Namun, perlu ditekankan bahwa adil tidak selalu berarti sama,” ujarnya.
Dia juga menyarankan agar pihak yayasan yang menaungi sekolah swasta ikut dipanggil dalam pembahasan mendatang, karena mereka turut bertanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan bagi guru-guru mereka.
“Apalagi, Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kukar tahun 2025 sudah ditetapkan sebesar Rp3.766.000,” ungkapnya.
Syarifuddin mencontohkan pengalaman pribadinya dalam memilih sekolah untuk anak-anaknya, yang membuatnya menyadari bahwa biaya pendidikan di sekolah swasta sangat tinggi, tetapi gaji guru swastanya masih jauh di bawah standar kelayakan.
“Saya pernah masukkan anak saya ke sekolah swasta, biayanya tinggi sekali. Tapi gaji gurunya sangat kecil, bahkan di bawah UMK. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Menurutnya, salah satu syarat pemberian hibah dari APBD kepada yayasan pendidikan swasta ke depan harus mencantumkan kepatuhan terhadap standar kesejahteraan guru.
“Jangan sampai hibah besar-besaran untuk yayasan, gedungnya mewah, mahasiswanya banyak, tapi gurunya tidak sejahtera. Ini harus menjadi perhatian. Kami harap syarat utama hibah ke depan adalah bagaimana yayasan itu memperlakukan guru-gurunya,” tegasnya.
Meski begitu, Politikus PAN ini mengakui bahwa pemerintah daerah sendiri menghadapi beban anggaran yang sangat besar, terutama dari sisi belanja pegawai yang hampir menyentuh angka Rp3 triliun.
Ia mengingatkan bahwa situasi ini merupakan warisan sejarah dari pemekaran wilayah yang tidak diiringi dengan distribusi ASN secara merata.
“RDP ini kita harapkan menjadi awal dari diskusi yang lebih luas, melibatkan yayasan dan pihak eksekutif dalam mencari solusi berkeadilan dan berkelanjutan bagi kesejahteraan para pendidik di Kukar, baik di sektor negeri maupun swasta,” tandasnya. (W/ADV/JS)





