wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Fachrudin, menyoroti serius persoalan kemiskinan yang masih membayangi sebagian masyarakat Kukar.
Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Kukar pada tahun 2024 tercatat mencapai sekitar 59 ribu jiwa.
Fachrudin menjelaskan, angka tersebut sangat mengkhawatirkan dan menjadi sinyal bahwa upaya penanganan kemiskinan harus terus diperkuat dan diperluas cakupannya.
“Kemiskinan ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti tidak memiliki pekerjaan, tidak ada penghasilan tetap, hingga kondisi rumah yang memprihatinkan. Ini bukan masalah sepele, dampaknya luas dari pendidikan, kesehatan, bahkan sampai meningkatnya potensi kejahatan,” ungkapnya.
Politisi PAN ini menegaskan, kemiskinan tidak seharusnya lagi terjadi di Kukar, baik di wilayah hulu, tengah, maupun pesisir, mengingat besarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki Kukar.
“Untuk itu, kami mendorong kerja bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga RT, tokoh masyarakat, dan sektor swasta,” terangnya.
Selain itu, dia juga menilai, program strategis Pemerintah Daerah seperti Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta bantuan sosial lainnya dan program padat karya seperti penciptaan lapangan kerja melalui kemitraan dengan perusahaan sudah berada di jalur yang benar, namun harus terus dipastikan tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi program pemerintah yang sudah berjalan. Tapi tetap harus dikawal, supaya bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Peran RT sangat krusial untuk mendata kondisi riil di lapangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fachrudin juga mengingatkan masyarakat untuk proaktif memanfaatkan program yang ada.
“Jangan malas. Kalau masih produktif, ayo bekerja. Beda kalau sudah lansia atau tidak mampu bekerja, tentu mereka sangat bergantung pada bantuan pemerintah,” katanya.
Dia menekankan bahwa kemiskinan adalah tantangan lintas sektor, karena itu penanganannya tidak bisa parsial.
Adapun, pemerintah daerah diminta tetap fokus pada pendidikan, kesehatan, pengentasan stunting, dan pembangunan infrastruktur yang semuanya saling terhubung dalam siklus kesejahteraan.
“Saya yakin, kalau semua pihak berkomitmen dan saling bersinergi, angka kemiskinan bisa ditekan dan kualitas hidup warga Kukar akan jauh lebih baik ke depan,” pungkasnya. (W/ADV/JS)
