wartapedia.co.id , Kutai Kartanegara – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti belum cairnya bonus dan uang saku bagi atlet dan pelatih berprestasi pada ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh–Sumatera Utara.
Isu ini dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Kukar, M Andi Faisal, di Ruang Banmus DPRD Kukar, Selasa (22/7/2025).
Andi Faisal mengaku prihatin dan terkejut atas lambannya perhatian pemerintah daerah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama Kukar di tingkat nasional.
“Kami di DPRD cukup kaget. Atlet-atlet berprestasi dari Kukar hingga hari ini belum juga menerima haknya. Daerah lain sudah selesai, kita justru tertinggal. Jujur saja, ini miris,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam rapat, terungkap bahwa keterlambatan ini dipicu oleh aturan baru yang membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memberikan insentif.
Untuk itu, DPRD Kukar berencana melakukan komunikasi dengan daerah lain seperti Samarinda dan Kutai Timur guna mempelajari dasar hukum pemberian bonus yang mereka gunakan.
“Kalau memang tidak ada jalan di daerah, kami akan naikkan persoalan ini ke Kemenpora. Kami juga akan minta pendampingan APH agar prosesnya aman dan tidak menimbulkan masalah hukum seperti yang pernah terjadi di KONI,” tegasnya.
Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, DPRD Kukar akan mengawal persoalan ini hingga tuntas, apapun hasil akhirnya.
Lebih jauh, ia juga menyinggung perlunya membangun kolaborasi antara dunia olahraga dan dunia usaha, terutama perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kukar.
“Sudah saatnya kita undang perusahaan-perusahaan itu menjadi orang tua asuh cabang olahraga. Ini bukan soal bisa atau tidak, tapi soal kemauan politik,” pungkasnya. (W/ADV/S)





