Langsung ke konten
Rabu, 18 November 2026
DPRD Kukar Soroti Ketimpangan Pembangunan di Kecamatan Loa Kulu
Advertorial
2 min baca 22 Jul 2025, 11:06 WITA
RDP DPRD Kukar bersama pihak terkait menindaklanjuti rapat koordinasi DPK Apdesi Loa Kulu. (Istimewa)

DPRD Kukar Soroti Ketimpangan Pembangunan di Kecamatan Loa Kulu

720 dibaca
IklanIklan

wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah pihak terkait, menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Dewan Pengurus Kecamatan (DPK) Apdesi Loa Kulu, Selasa (22/7/2025) di Ruang Banmus DPRD Kukar.

Dalam pertemuan ini, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menyampaikan bahwa banyak desa di Kecamatan Loa Kulu masih mengalami ketimpangan pembangunan, terutama di sektor infrastruktur dasar seperti jembatan dan jalan penghubung antar desa.

“Di Loa Kulu banyak jembatan yang masih manual, sementara dilalui alat berat. Ini berbahaya dan harus segera dipermanenkan. Anggarannya pun tidak terlalu besar,” tegasnya.

Ia juga menyoroti kondisi jalan rusak parah yang menghambat mobilitas warga, seperti di jalur Desa Loh Sumber ke Sungai Payang dan Jembayan, serta Margahayu-Jonggon yang rawan longsor.

“Banyak titik jalan yang rusak, becek, bahkan nyaris putus karena longsor. Ini sudah lama tidak tersentuh. Kita minta dituntaskan,” ujarnya.

Menurut Politikus PDI Perjuangan tersebut, temuan ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran pembangunan di Kukar belum merata, dan Loa Kulu termasuk wilayah yang minim mendapat kucuran APBD.

“Kita sudah cek, dan ternyata Loa Kulu salah satu kecamatan yang kurang mendapat saluran APBD. Ini harus diperbaiki. Tidak boleh ada ketimpangan antar wilayah,” tegasnya.

Sebagai solusi, kata Yani, DPRD Kukar mendorong standarisasi alokasi anggaran per kecamatan, agar setiap wilayah memiliki porsi anggaran yang adil.

“Misalnya kita sepakati standar anggaran Rp25-50 miliar per kecamatan. Kalau Kukar punya 20 kecamatan, tinggal dikalikan saja. Itu bukan angka yang berat untuk pemerataan,” jelasnya.

Dia menambahkan, aspirasi yang disampaikan para kepala desa, camat, dan Apdesi merupakan bentuk kepedulian terhadap keadilan pembangunan yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dan DPRD.

“Kita tidak ingin pembangunan hanya fokus di satu dua wilayah. Keadilan anggaran adalah kunci pemerataan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (W/ADV/JS)

Baca Juga

Kurs Mata Uang

Rupiah per 1 unit mata uang asing

  • USDDolar Amerika 18.255,55 +0,01% dibanding hari sebelumnya
  • EUREuro 20.095,59 -0,12% dibanding hari sebelumnya
  • SGDDolar Singapura 14.169,11 0,00% dibanding hari sebelumnya
  • JPYYen Jepang 114,67 +0,16% dibanding hari sebelumnya
  • CNYYuan Tiongkok 2.738,66 +0,08% dibanding hari sebelumnya

Konversi

18.255,55

Sumber: Currency API Kurs referensi, bukan kurs jual-beli bank.

IklanIklan
Malware ISU Protected Secure by Malware ISU ✓ 24/7 Verified