wartapedia.co.id, Kutai Kartanegara – Anggota DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Hamdiah, menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang adil dan berpihak pada pedagang kaki lima (PKL).
Menurut dia, PKL merupakan bagian penting dari denyut ekonomi rakyat yang tidak bisa dipinggirkan.
“PKL adalah bagian penting dari ekonomi rakyat yang harus dilindungi dan diberdayakan melalui aturan yang jelas,” tegasnya.
Ia menyebut, pemerintah harus hadir dengan pendekatan yang humanis, bukan represif, dalam menata keberadaan PKL.
Pasalnya, penataan yang dilakukan seharusnya memberi solusi, bukan menambah beban bagi para pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari aktivitas harian mereka.
“Regulasi yang kita buat jangan sampai memberatkan para pedagang kecil. Justru harus jadi solusi supaya mereka bisa berusaha dengan tenang dan tertib,” ujarnya.
Hamdiah berharap, pemerintah daerah membuka ruang partisipasi masyarakat, khususnya para pelaku PKL, dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) terkait.
Hal ini, penting agar kebijakan yang lahir bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar memberi dampak positif.
“Peraturan harus disusun dengan mendengarkan aspirasi dari PKL dan masyarakat. Jangan sampai aturan hanya ada di atas kertas, tapi tidak memberi manfaat nyata,” tandasnya. (W/ADV/JS)
