wartapedia.co.id, PENAJAM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Jamaluddin, menyambut baik gagasan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk nelayan jika hal tersebut benar-benar diterapkan.
Menurutnya, skema BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan seperti nelayan akan menjadi terobosan penting dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan mereka di lapangan.
Namun, ia menekankan pentingnya agar pemerintah menanggung biaya iuran bagi nelayan, mengingat tantangan yang dihadapi dalam mengakses program ini.
“Jika BPJS Ketenagakerjaan itu benar ada, maka kami akan sambut dengan baik, apalagi kalau pemerintah yang membayar,” ujar Jamaluddin.
Ia melihat bahwa penanggung biaya iuran menjadi faktor krusial dalam memastikan kemudahan akses bagi nelayan yang umumnya memiliki pendapatan tidak tetap.
Ia menyatakan, masih sedikit nelayan yang dapat memanfaatkan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan akibat hambatan administratif dan kurangnya sosialisasi. Dengan ditanggungnya iuran oleh pemerintah, ia yakin program ini dapat menjangkau lebih banyak nelayan tanpa memberatkan mereka.
Jamaluddin menambahkan bahwa selama ini dirinya belum mendengar adanya kemudahan klaim BPJS yang bisa benar-benar dirasakan oleh nelayan, sehingga mereka merasa enggan atau bahkan tidak tahu cara mengajukan klaim.
“Sejauh ini, saya belum pernah mendengar adanya BPJS Ketenagakerjaan yang dapat diclaim secara mudah oleh nelayan,” ungkapnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan antara kebijakan dan kebutuhan nyata di lapangan. Ia berharap agar penerapan BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan tidak hanya bersifat formalitas tanpa kemudahan akses yang nyata.
Menurutnya, kondisi pekerjaan nelayan yang rentan terhadap kecelakaan dan risiko lain memerlukan perlindungan sosial yang mudah dijangkau. Program BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi jawaban untuk memberikan jaminan sosial kepada para nelayan, namun pemerintah harus memastikan mekanisme klaim yang sederhana dan sosialisasi yang efektif.
Jamaluddin menilai, selama ini para nelayan kerap kali bingung saat harus mengurus klaim BPJS atau asuransi lainnya, sehingga mereka cenderung tidak memanfaatkan fasilitas yang sebenarnya sudah menjadi hak mereka. (W/Adv/I)





