wartapedia.co.id, PENAJAM – Anggota Komisi I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Abd Rahman Wahid, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap penerapan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Abd Rahman Wahid memberikan penjelasan mendalam terkait urgensi penerapan Srikandi. Menurutnya, implementasi aplikasi ini akan memberikan kontribusi besar dalam mengoptimalkan pengelolaan data dan arsip di setiap OPD, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
“Saya melihat Srikandi ini sebagai langkah positif dan progresif dalam peningkatan kinerja administrasi pemerintahan di PPU. Dengan adanya sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, diharapkan proses penyimpanan, pengelolaan, dan akses terhadap arsip menjadi lebih efisien dan terstruktur,” ungkap Abd Rahman Wahid.
Lebih lanjut, Abd Rahman Wahid menyoroti kebutuhan akan pengamanan data dan arsip di setiap OPD. Menurutnya, keamanan data menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan, terutama mengingat informasi yang terdapat dalam arsip pemerintah memiliki nilai strategis dan historis.
“Kami mendukung penuh penerapan Srikandi ini sebagai langkah nyata dalam menjaga keamanan data dan arsip. Keterpaduan informasi ini sangat penting agar tidak ada pihak yang dapat mempergunakan, membagikan, atau bahkan menjual data dengan mudah,” tegasnya.
Srikandi juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kondisi prihatin terkait arsip lama yang memerlukan rekaman ulang. Dia menekankan pentingnya menjaga nilai sejarah dan kebutuhan masa depan melalui pengelolaan arsip yang baik.
“Ini menjadi catatan penting bagi kita ke depannya. Pengamanan arsip dengan baik menjadi landasan utama dalam mengelola data di semua OPD. Srikandi, dengan pedoman seperti SKKAAD (Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis), menjadi instrumen yang dapat membantu kita mencapai tujuan tersebut,” sambungnya.
Abd Rahman Wahid juga mengajak seluruh anggota DPRD PPU untuk bersama-sama mendukung implementasi Srikandi di seluruh OPD. Ia berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi pelayanan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. (W/Adv/I)





