wartapedia.co.id, Penajam – Kekhawatiran mengenai masa depan tenaga kerja lokal kembali mencuat di Penajam Paser Utara (PPU). Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai pemerintah daerah perlu segera menyiapkan langkah antisipatif terhadap potensi pengangguran baru yang bisa muncul setelah selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Lawe-Lawe.
Ia menyebut bahwa masyarakat menunggu kepastian peluang kerja yang sampai hari ini belum terlihat jelas.
Dalam penjelasannya, Bijak menyebut bahwa harapan masyarakat terhadap pembukaan lapangan pekerjaan semakin besar, terlebih PPU menjadi episentrum aktivitas pembangunan nasional melalui Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek RDMP Pertamina. Namun, ia menilai Pemda belum menunjukkan langkah nyata untuk memastikan tenaga kerja lokal tidak kehilangan kesempatan.
“Kami juga menunggu harapan masyarakat terkait pembukaan lapangan pekerjaan,” ujarnya.
Menurut Bijak, selesainya proyek RDMP Lawe-Lawe dapat memicu gelombang pengangguran baru. Selama masa konstruksi, proyek tersebut menyerap ribuan pekerja, termasuk dari PPU. Namun setelah pembangunan selesai, kebutuhan tenaga kerja akan menurun drastis. Jika tidak diantisipasi, ribuan pekerja lokal bisa kehilangan pekerjaan dalam waktu yang relatif singkat.
“Ke depan akan ada potensi pengangguran baru setelah selesainya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Lawe-Lawe,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa antisipasi terhadap kondisi ini harus dilakukan sejak sekarang. Pemerintah daerah, kata Bijak, perlu menyusun strategi ketenagakerjaan yang terarah — mulai dari pemetaan tenaga kerja, pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, hingga membuka peluang usaha baru di sektor-sektor potensial seperti jasa, manufaktur kecil, dan pariwisata.
Namun hingga kini, Bijak belum melihat adanya gerakan yang cukup kuat dari pemerintah daerah untuk menghadapi situasi tersebut.
“Ini harus diantisipasi. Sampai sekarang saya belum melihat langkah konkret dari Pemda,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kebijakan ketenagakerjaan tidak boleh dikelola secara reaktif. Pola kerja yang menunggu masalah muncul terlebih dahulu baru kemudian mencari solusi, menurutnya, sangat merugikan masyarakat dan berpotensi memperparah situasi ekonomi.
“Jangan sampai pemerintah bekerja dengan pola ‘tiba masa, tiba akal’. Itu yang harus kita hindari,” katanya. (W/ADV/SR)





